KONSEP, DINAMIKA, DAN TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Penulis

Eki Furqon, S.H., M.H
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia.
Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia.

Kata Kunci:

KONSEP, DINAMIKA, DAN TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Sinopsis

Buku ini menghadirkan refleksi mendalam tentang bagaimana hukum, kekuasaan, dan keadilan fiskal berkelindan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kajian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), penulis menyingkap bahwa hubungan fiskal bukan sekadar mekanisme alokasi dana, melainkan manifestasi dari kontrak sosial yang menghubungkan negara dengan rakyatnya. Di balik angka dan kebijakan, terdapat cita-cita konstitusional yang berpijak pada Pasal 18A dan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan keadilan, keselarasan, dan kemakmuran sebagai tujuan akhir pengelolaan sumber daya alam.

Dengan pendekatan reflektif dan analitis, buku ini menguraikan bagaimana desentralisasi fiskal menjadi arena pertemuan antara otonomi dan kesatuan, antara idealisme konstitusi dan realitas birokrasi. Pembahasan tentang negara kesatuan, kewenangan, dan otonomi daerah berpadu dengan analisis empiris penerapan UU HKPD di berbagai daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Banten. Melalui perbandingan dengan model hubungan fiskal di Jepang, Prancis, Afrika Selatan, dan Norwegia, penulis memperlihatkan bagaimana Indonesia tengah menapaki jalan menuju sistem fiskal yang lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan.

Lebih dari sekadar buku referensi hukum, karya ini merupakan renungan tentang bagaimana negara seharusnya menata kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan fiskal yang bermartabat. Ia mengajak pembaca memahami bahwa hukum bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga cermin nilai moral dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Bab

  • KATA PENGANTAR
  • DAFTAR ISI
  • BAB 1. PENDAHULUAN
  • BAB 2. NEGARA KESATUAN DESENTRALISASI, DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
  • BAB 3. DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
  • BAB 4. PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
  • BAB 5. PENUTUP
  • DAFTAR PUSTAKA
  • TENTANG PENULIS

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Eki Furqon, S.H., M.H, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia.

Eki Furqon, S.H., M.H. Lahir pada 13 Maret 1985 di Serang, merupakan anak dari orang tua yaitu Sanusi dan Fathonah sebagai anak keempat dari enam bersaudara. la menempuh pendidikan mulai dari SDN 13 Serang (lulus tahun 1997), melanjutkan ke SLTPN 2 Serang (lulus tahun 2000), kemudian ke SMUN 1 Kramatwatu (lulus tahun 2003), dan melanjutkan S1 dalam studi hukum di Universitas Islam Bandung pada 2003 (lulus tahun 2008), hingga akhirnya dapat menempuh studi Magister Hukum Tata Negara di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang pada 2012 (lulus tahun 2015).

Sebagai seorang akademisi dan pemerhati hukum menaruh perhatian besar terhadap isu otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, dan penguatan sistem ketatanegaraan, Eki Furqon aktif menulis serta mengkaji dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hingga saat ini, ia merupakan Dosen Tetap di Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia. Ia juga masih aktif menulis menulis Karya Ilmiah lainnya.

 

Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H., Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia.

Muh Farhan Arfandy, S.H., M.H. Seorang Yuris. Lahir pada 31 Januari 2000 di Surabaya, merupakan anak dari orang tua yaitu M Arfandy Idris dan Rika Haryani sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. la menempuh pendidikan mulai dari SDN Mangkura II Makassar (lulus tahun 2011), melanjutkan ke SMPN 6 Makassar (lulus tahun 2014), kemudian ke SMAN 2 Makassar (lulus tahun 2017), dan melanjutkan S1 dalam studi hukum tata negara di Universitas Hasanuddin Makassar pada 2017 (lulus tahun 2021), hingga akhirnya dapat menempuh studi Magister Hukum Kenegaraan di Universitas Indonesia, Jakarta pada 2022 (lulus tahun 2024).

Ia juga aktif dalam dunia organisasi, dimana ia tergabung dalam; Himpunan mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin cab. Makassar Timur dan menjadi Sekbid Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi (2019-2020); Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) pada Divisi Penelitian dan Pengembangan (2017-2020); DPD II Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Makassar pada Bidang Hukum dan Ham (2019-2024); DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan pada Komisi Pemilu dan Pilkada (2019-2022); serta Taurungkata Institute sebagai Wakil Ketua (2019-2024).

Hingga saat ini, ia merupakan Dosen Tetap di Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia. Ia juga masih aktif menulis opini dalam surat kabar (Cetak dan Digital), serta menulis Karya Ilmiah lainnya.

 

Contact:

Email: [email protected]

Instagram: @Farhanarfandy

LinkedIn: Muh Farhan Arfandy

Referensi

Alamsah, Nandang. et.al. Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan (Bandung: Unpad Press. 2015).

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006).

Andersen, Torben M. “Fiscal Sustainability and Intergenerational Equity: The Norwegian Experience.” Nordic Economic Policy Review 2022. no. 1 (2022): 44–47.

Andriany, Kiki Ruddy R.& Refli, “Singal Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2021”. Lex Administratum, Vol. IX/No. 7/Jul-Sep/Ek/2021.

Ardian, Riska Desta., Salim Fadholi., dan Susilo Rini. “Tax Law Reform and Fiscal Justice in Indonesia: A Legal Approach Toward the Sustainable Development Goals.” Jurnal Hukum In Concreto 4. no. 2 (2025): 160-63.

Arfandy, Muh Farhan., dan A. Rafika Maharani. “Politik Hukum Dalam Program Legislasi di Indonesia.” PUSKAPSI LAW Review 4. no. 1 (2024): 26-41.

Arfandy, Muh Farhan., dan Asfara Rachmad Rinata. “Economic Crisis Recovery with Legal Policies by Governments (A Comparative Study between Indonesian, French, and Argentinian Law).” Jurist-Diction 8. no. 2 (2025).

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta. 2002).

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press. 2005).

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara. (Jakarta: Konstitusi Press. 2021).

Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang (Jakarta Rajawali Pers. 2006).

Asshiddiqie, Jimly. Pokok–Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2007).

Auditor-General of South Africa. Consolidated General Report on the Local Government Audit Outcomes 2021–2022 (Pretoria: AGSA, 2023).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 (Jakarta: BPK RI. 2023).

Bappenas. Green Budget Tagging Framework 2023 (Jakarta: Bappenas. 2023).

Bappenas. Green Fiscal Policy and Sustainable Development 2023 (Jakarta: Bappenas. 2023).

Bappenas. Laporan Kajian Eksternalitas Fiskal Daerah Penghasil SDA (Jakarta: Bappenas, 2022).

Bhenyamin Hoessein. “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah”, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk. 2005. Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development Yayasan Tifa,.

BPS Aceh. Statistik Fiskal Aceh 2023 (Banda Aceh: BPS. 2023).

Brodjonegoro, B. Indonesia Decentralization After the Revised Laws: Toward A Better Future?. Paper presented at the International Symposium on Fiscal Decentralization in Asia Revisited, Hitotsubashi University, Kunitachi, Japan, 2004.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008).

Constitution of the Republic of South Africa 1996

Cour des Comptes. Rapport Public Annuel 2022 (Paris: Cour des Comptes. 2022).

Cour des Comptes. Rapport sur la Péréquation Financière 2022 (Paris: Cour des Comptes. 2022).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Jakarta: Badan Legislasi DPR RI. 2020.

Direktorat Jenderal Anggaran. Kerangka Kebijakan Fiskal Nasional 2024 (Jakarta: Kemenkeu. 2024).

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah dalam Rangka RPJMN 2020–2024 (Jakarta: Kemendagri. 2022).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Empat Pilar Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Jakarta: Kemenkeu RI. 2022).

Djaenuri, Aries. Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012).

Douzans, Jean-Michel Eymeri. La Décentralisation en France (Paris: Presses de Sciences Po. 2019).

European Commission. Country Report: France 2020 (Brussels: European Commission. 2020).

Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010).

Fajri, M. N., B. P. Pratama., dam A. Kharisudin. “Fiscal Decentralization and Green Development Efficiency: Evidence from the New Capital ‘Nusantara’ Buffer Zone.” Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies 3. no. 2 (2023): 107-10.

Financial and Fiscal Commission. Annual Submission for the Division of Revenue 2022/2023 (Cape Town: FFC. 2022).

Fitri, R. R. Kajian Yuridis Kewenangan majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. 2019).

FR, Nahdatullah Dwi., dan Muh Farhan Arfandy. Politik Hukum Hak Angket: Dinamika Hak Angket DPRD terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Yogyakarta: Istana Agency. 2025).

Geleer, Ernest. Membangun Masyarakat Sipil, Prasarat Menuju Kebebasan (Bandung: Mizan. 1994).

Hadjon, Philipus M. Good Governance dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. (Surabaya: Universitas Airlangga Press. 2020).

Hadjon, Philipus M. Tentang Wewenang Bahan Penataran Hukum Administrasi Tahun 1997/1998 (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 1989).

Hadjon, Philipus M., et.al. Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005).

Hakim, Lukman. Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah (Malang: Setara Press. 2012).

Hamidi, Jazim. dan Malik. Hukum Perbandingan Konstitusi (Prestasi Pustaka Publisher).

Hatta, Mohammad. Ke Arah Indonesia Merdeka (1932), dalam Kumpulan Karangan Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang. 1976).

Hazmi, Raldin., Dewangga Rexipal., Muhammad Fadhil Kusuma Wardana., et.al. “Environmental Fiscal Strategies: The Potential of Timber Excise to Address Deforestation and Increase State Revenues in Indonesia,” Journal of Local Government Issues 8, no. 1 (2025): 58-61.

Hendrarso, Panji., et.al. “Decentralization in a Unitary State: A Comparative Analysis and Adaptive Governance Design Based on Performance.” Jurnal Multidisiplin Sahombu 5. no. 5 (2025): 1207-1219.

Hendratmo, Edie Toet. Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009).

Herlambang, Nanda. “Desentralisasi Asimetris (Administrative Asymmetry) Dalam Kajian Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Perbandingan Negara (Unitary State).” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 10. no. 1 (2023): 112-134.

Hoessin, Bhenyamin. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Jurnal Bisnis dan Birokrasi No 1/Vol.1/Juli/2000. Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI.

https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/menyoal-hubungan-pusatdan-daerah, diakes pada 3 Maret 2024.

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/provinsi-banten-simpan-potensi-panas-bumi-790-mwe pada 20 Maret 2024, pukul 21.20 WIB.

Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusamedia. 2009).

Huda, Ni’matul. Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2005).

Husna, Yuliana. “Sinkronisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU No. 23 Tahun 2014.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28. no. 3 (2021): 455-457.

Indrati, Maria Farida. Hukum Lingkungan dan Konstitusi Hijau (Jakarta: UI Press. 2020).

Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius. 2018).

Indroharto. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994).

International Monetary Fund. Fiscal Transparency Code 2022 (Washington, DC: IMF. 2022).

Isra, Saldi. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan (Jakarta: Rajawali Pers. 2019).

Juanda, Bambang., dan Dedy Heriwibowo. “Konsolidasi Desentralisasi Fiskal Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas.” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 7. no. 1 (2024): 88-89.

K, Ekom Koswara. Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan (Jakarta: Yayasan Pariba. 2020).

Karim, Abdul Gaffar. Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003).

Kementerian Dalam Negeri RI. Pedoman Implementasi SIPD-PDRD Nasional (Jakarta: Kemendagri. 2023).

Kementerian Dalam Negeri RI. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Panduan Integrasi RKAT 2023 (Jakarta: Kemendagri. 2023).

Kementerian Keuangan RI. Laporan Evaluasi Indeks Transparansi Fiskal Daerah 2023. (Jakarta: Pusat Kebijakan APBN. 2024).

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 21. no. 2 (2023): 147-48.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 85/PUU-XI/2013.

Mahmuzar. “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 2 (2020): 123-140.

Manan, Bagir. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994).

Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII. 2001).

Marbun, SF. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia (Yogyakarta: Liberty. 1997).

Marijan, Kacung. Sistem Politik Indonesia Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru (Jakarta: Prenada Media Group. 2010).

Ministère de l’Intérieur. La Réforme Territoriale: Loi NOTRe et Nouvelle Organisation Régionale (Paris: MI France. 2016).

Ministère de la Cohésion des Territoires. Rapport sur la Cohésion Territoriale et Sociale 2021 (Paris: République Française. 2021).

Ministère de l'Économie et des Finances. Finances Publiques Locales 2022 (Paris: République Française. 2023).

Ministry of Finance of Norway. The Management of the Government Pension Fund 2023 (Oslo: MoF Norway. 2023).

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta. 2009).

Muljadi, HM Arief. Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005).

Musgrave, Richard., dan Peggy Musgrave. Public Finance in Theory and Practice (New York: McGraw-Hill. 1989).

National Treasury of South Africa. Division of Revenue Act 2023 (Pretoria: National Treasury. 2023).

Natural Resource Governance Institute. Resource Governance Index 2023 (New York: NRGI. 2023).

Ningsih, Kartika Shara. “Desentralisasi Fiskal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) (2025): 45-46.

Norwegian Ministry of Finance. Fiscal Rule and Guidelines for the Use of Petroleum Revenue (Oslo: MoF. 2022).

Norwegian Petroleum Directorate. Facts 2023: The Norwegian Petroleum Sector (Stavanger: NPD. 2023).

Norwegian Petroleum Directorate. Petroleum Facts 2023 (Stavanger: NPD. 2023).

Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta: Grasindo. 2007).

Nurcholis, Hanif., et.al. Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah (Jakarta: PT. Grasindo. 2008).

Oates, Wallace E. Fiscal Federalism (New York: Harcourt Brace Jovanovich. 1972).

Office of the Auditor General of Norway. Annual Audit Report 2023 (Oslo: OAG. 2023).

Organisation for Economic Co-operation and Development. Budget Transparency in Emerging Economies (Paris: OECD Publishing. 2021).

Organisation for Economic Co-operation and Development. Revenue Sharing in Resource-Rich Economies (Paris: OECD Publishing. 2020).

Otoritas Jasa Keuangan. Kajian Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah (Jakarta: OJK. 2022).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kajian Prastudi Obligasi Daerah 2023 (Bandung: Bappeda Jabar. 2023).

Pigou, Arthur C. The Economics of Welfare (London: Macmillan. 1932).

Publish What You Pay Coalition Norway. Transparency in the Petroleum Sector Report 2023 (Oslo: PWYP. 2023).

Publish What You Pay Indonesia. Laporan Transparansi Industri Ekstraktif 2022 (Jakarta: PWYP Indonesia. 2022).

Pusat Kajian Anggaran DPR RI. Evaluasi Dana Bagi Hasil Migas dan Minerba 2020 (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. 2021).

Putri, Mughniyah Ihdina., et.al. “Mengulik Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.” PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi 16. no. 2 (2024): 488-503.

Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya (Jakarta: Sinar Grafika. 2017).

Rahmatullah. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Makalah. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Hasanuddin.

Republic of South Africa. Municipal Finance Management Act 56 of 2003 (Pretoria: Government Printer. 2003).

Republic of South Africa. Public Finance Management Act 1 of 1999 (Pretoria: Government Printer. 1999).

Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara (Bandung: Raja Grafindo Persada. 2011).

Rosyada, Dede., et.al. Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2003).

Sadjijono. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi (Yogyakarta: LaksBang. 2008).

Safitri, Nadia Triana., Novi Dirgantari., Sri Wahyuni., dan Edi Joko Setyadi. “The Effect of Ecological Fiscal Transfers on Regional Environmental Performance: Moderated by Economic Development Level.” E-Jurnal Akuntansi 35. no. 8 (2025): 151-55.

Sedarmayanti., et.al. Desentralisasi dan Tuntutan Kelambagaan Daerah (Bandung: Humaniora. 2005).

Setiardja, A. Gunawan. Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyakarat Indonesia (Yogyakrta: Kanisius. 1990).

Siswanto, Sunarno. Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2006).

Situmorang, Victor. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Bima Aksara. 1989).

Soemantri, Sri. Pengantar Perbandingan antara hokum Tata Negara (Jakarta: Rajawali. 1981).

Suardita, I Ketut. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Menetapkan Pajak Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Bandung: Refika Aditama. 2009).

Susilowati, Susi. Recentralization Policy in Natural Resources Management. (Bandung: Alfabeta. 2022).

Sutjipto, Hady., Stania Cahaya Suci dan Yogi Sabarudin Umbara. “Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia.” Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi (2024): 17-18.

Syafei, Inu Kencana. Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta:Rineka Cipta. 2002).

Syafiie, Inu Kencana. Etika Pemerintahan. (Jakarta Rineka Cipta. 2011).

Syafrudin, Ateng. Naskah Lepas Masalah-masalah Hukum Otonomi Daerah (Arti Pengawasan) (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 2003).

Syuhudi, Ichsan. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara.” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Vol. 17 No. 1. 2017.

Torvik, Ragnar. “The Resource Curse and Economic Policy: Norway’s Experience.” Journal of Economic Perspectives 36. no. 3 (2022): 22–24.

Transparency International Indonesia. Laporan Indeks Integritas Keuangan Daerah 2023 (Jakarta: TII. 2024).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung:Pustaka Setia, 2004,

Waluyo, Indarto. “Desentralisasi Fiskal sebagai Bentuk Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Daerah.” Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi IX. no. 1 (2015): 62-63

Widjaja, A.W. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Grasindo. 2007).

Wolhoff, S.J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: Timun Mas, NV. 1955).

World Bank. Natural Resource Revenue Sharing: Lessons from Norway and South Africa (Washington. DC: World Bank. 2021).

Yuvanda, Sesraria. et.al. “Dampak Berlakunya Kebijakan UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Upaya Peningkatannya di Kabupaten Bungo.” Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan 13. no. 04 (2024): 1347-1354.

KONSEP, DINAMIKA, DAN TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Diterbitkan

3 Desember 2025

Detail format terbitan yang tersedia: PREVIEW

PREVIEW

ISBN-13 (15)

978-634-202-903-9

Dimensi Fisik

Cara Mengutip

KONSEP, DINAMIKA, DAN TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. (2025). PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA. https://librarypenerbitkbm.science/index.php/buku/catalog/book/804