ASA DAN TANTANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
Kata Kunci:
PENGADAAN, BARANG/JASASinopsis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha nasional serta diharapkan dapat memberikan value for money. Pengadaan merupakan seni karena menggabungkan ilmu, strategi dan taktik untuk mencapai tujuan pengadaan melalui best efforts dengan mengoptimalkan mitigasi risiko, tetap memperhatikan prinsip dan etika pengadaan, serta regulasi sebagai panglima.
Karya ini hadir sebagai salah satu upaya sharing knowledge, ikhtiar mendokumentasikan karya literasi birokrat di Provinsi Maluku Utara selama bergelut di bidang pengadaan barang/jasa dan mendorong birokrat menulis serta secara khusus dipersembahkan sebagai “Kado Ulang Tahun” dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku Utara ke-26 bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2025.
Buku ini mencoba meneropong pengadaan barang/jasa Pemerintah, di antaranya: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi, Tips & Trik Mengikuti dan Menang Tender/Seleksi Pemerintah, Strategi Inovatif Pengendalian Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah, Antara Tekanan Dan Tugas: Pokja Pemilihan (Pokmil) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Bawah Bayang-Bayang Premanisme, Filosofi dan Strategi Berkontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa, Polis Asuransi Untuk PPK: Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak PBJ, Pengadaan Dalam Keadaan Darurat: Antara Efisiensi Dan Akuntabilitas, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Penanganan Darurat Bencana, Penilaian Kinerja Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Antara Regulasi Dan Implementasi, Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Perencanaan Konstruksi Berbasis Building Information Modeling (BIM), Pengadaan Langsung Konstruksi Rp400 Juta: Kebijakan Strategis Untuk Akselerasi Pembangunan, Audit, E-Procurement, Dan Partisipasi Publik Sebagai Pilar Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Di Era Kepemimpinan Baru Menuju Maluku Utara Bangkit, dan Stecu Anggaran Ala Swakelola.
Karena itu, buku ini disarankan dibaca dan dijadikan referensi oleh para pelaku pengadaan, pemerhati kebijakan publik, akademisi dan pengamat pengadaan barang/jasa, serta para aparatur yang memimpikan dan berkomitmen untuk terus mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin baik dari waktu ke waktu.
Bab
-
SAMBUTAN FOUNDER BIROKRAT MALUKU UTARA MENULIS (BRO_MAS)
-
PRAKATA
-
DAFTAR ISI
-
1. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG KONSTRUKSI
-
2. TIPS DAN TRIK MENGIKUTI DAN MENANG TENDER/SELEKSI PEMERINTAH
-
3. STRATEGI INOVATIF PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
-
4. ANTARA TEKANAN DAN TUGAS: POKJA PEMILIHAN (POKMIL) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI BAWAH BAYANG-BAYANG PREMANISME
-
5. POTRET PENCAPAIAN KEMATANGAN UKPBJ LEVEL 3 PROAKTIF DI MALUKU UTARA
-
6. FILOSOFI DAN STRATEGI BERKONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
-
7. POLIS ASURANSI UNTUK PPK: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PBJ
-
8. PENGADAAN DALAM KEADAAN DARURAT: ANTARA EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS
-
9. PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA
-
10. STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MENUJU LAYANAN PENGADAAN YANG CEPAT, TEPAT, DAN TRANSPARAN (SI SEMANGAT)
-
11. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI
-
12. TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BERBASIS BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
-
13. PENGADAAN LANGSUNG KONSTRUKSI RP400 JUTA: KEBIJAKAN STRATEGIS UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN
-
14. AUDIT, E-PROCUREMENT, DAN PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI PILAR TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DI ERA KEPEMIMPINAN BARU MENUJU MALUKU UTARA BANGKIT
-
15. STECU ANGGARAN ALA SWAKELOLA
-
PROFIL EDITOR
-
PROFIL PENULIS
Unduhan
Referensi
Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Meningkat 2025: Apa Penyebab Utamanya?, LSP KATIGA PASS, 24 Mei 2025.
Kasus Kecelakaan Kerja Meningkat di Awal 2025, Pemerintah Dorong Evaluasi K3 di Sektor Industri, PAKKI, 28 April 2025. https://sc.pakki.org/ berita_detail/kasus-kecelakaan-kerja-meningkat-di-awal-2025-pemerintah-dorong-evaluasi-k3-di-sektor-industri
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Landasan Menuju Lingkungan Kerja yang Aman dan Produktif, Teknik Mesin Universitas Trunojoyo Madura, 9 Nopember 2024.
Simbolon, R.R, dkk, “Pentingnya Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Faktor Penentu Optimalisasi Produktivitas Kerja”, PAJAMKEU : Pajak dan Manajemen Keuangan, Volume. 1 No. 3 Juni 2024.
Selidiki Penyebab Kecelakaan Kerja di Proyek RS PKU Muhammadiyah Blora, Mesin Lift Crane Dibongkar, Kompas.com, 10 Februari 2025.
15 Jenis Kecelakaan Kerja di Bidang Konstruksi, Savety School, 18 Maret 2025.
https://indonesiasafetycenter.org/15-jenis-kecelakaan-kerja-di-bidang-konstruksi/
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
Akbar, M. L. (2022). Manajemen Perubahan Dalam Peningkatan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Kementerian PANRB, Jakarta, 30 April 2025.
Reformasi Birokrasi Berdampak Untuk Kesejahteraan Rakyat, Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2025, Kementerian PANRB, Jakarta, 22 Mei 2025.
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2018).
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021).
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2025).
• Chandra Agus, Tesis Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Surabaya: Unair, 2019
• Hadjon Philipus M., Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987
• ------------------------, Tatik Sri Djarmiati, G.H. Addink, J.B.J.M. ten Berge, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 201.
• Mudjisantosa, Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara, Yogyakarta: Prima Print, 2014.
• -----------------, Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia, Yogyakarta: Prima Print, 2014.
• Metasari Yelly, Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah., JURNAL HUKUM SASANA, Volume 8, No. 1 (2022), pp. 109-124 ISSN 2461-0453 (print)., Available online at: http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/ index.php/SASANA
• https://www.kompasiana.com/rahmaddaulay/5d96c693e0a74e33c642a032/menggagas-asuransi-pengadaan-dalam-kontrak-pengadaan-barang-jasa-pemerintah?page=all diakses pada 18 Juli 2025
• Mangitung, D.M., 2006. Identifikasi Dimensi Baru Kriteria Evaluasi Kompetensi Kontraktor di KabupatenBanggai dengan Metoda Analisis Faktor.Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 1, Pebruari 2006: 1-9
• Wahyudi, Johan, 2022. Penerapan Prinsip Transpransi dan Prinsip Akuntabilitas pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Tanggap Darurat COVID-19. Jurist-Diction 5.6 (2022).
• Pemprov Malut Gerak Cepat, Jalan Longsor Halut Diperbaiki, RRI.co,id, 31 Mei 2025.
https://rri.co.id/daerah/1555463/pemprov-malut-gerak-cepat-jalan-longsor-halut-diperbaiki
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Erlangga. Jakarta.
• Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2, Salemba Empat. Jakarta.
• Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
• Hughes, Owen E. 1998. Public Management and Administration: An Introduction. Macmillan. Melbourne.
• Walters, J. (1999), “Performance-driven government: using measures to manage”, Governing.com, available at: www.governing.com/mgt99.htm.
