INFORMATION TECHNOLOGY BALANCED SCORECARD DI SEKTOR PUBLIK

Farah Devi  Andriani; Sri  Haryaningsih

INFORMATION TECHNOLOGY BALANCED SCORECARD DI SEKTOR PUBLIK

Penulis

Farah Devi Andriani S.Kom. M.MSI

Universitas Tanjungpura Pontianak

Prof Dr Sri Haryaningsih M.Si

Universitas Tanjungpura Pontianak

Kata Kunci:

Information Technology Balanced Scorecard Di Sektor Publik , ELTE Kepolisian

Sinopsis

Perkembangan teknologi di dunia saat ini sudah berkembang secara pesat. Seperti yang kita ketahui seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mengalami transisi dari era konvensional ke era digital. Perkembangan dunia digital telah memberikan perubahan pada aktivitas dan kebiasaan masyarakat. Kemudahan bertransaksi, jarak dan waktu tidak menjadi hambatan serta tidak mempunyai keterbatas, dalam dampak yang dirasakan pada era digital. Dunia digital merupakan hal yang sangat penting, sebab dengan digitalisasi akan memungkinkan mendapatkan informasi, mempercepat komunikasi, dspst membuka peluang ekonomi baru, serta dapat mendorong inovasi dari berbagai sektor, misalnya dalam pendidikan, kesehatan, juga dalam pemerintahan.

Pemerintah Indonesia dalam melakukan pelayanan berlalulintas pada masyrakat juga meggunakan perubahan/ inovasi uaitu dengan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi membantu dalam penegakan hukum, edukasi, dan pelayanan publik melalui aplikasi dan platform digital. Tujuan utama kepolisian melakukan penindakan masyarakat dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. ETLE juga bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih efisien dan transparan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan pungutan liar. Disamping itu tujuan utama ETLE adalah meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan, meningkatkan disiplin berkendara sehingga dengan adanya ELTE masyarakat menjadi lebih sadar dan disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan ELTE Kepolisian dapat menegakkan hukum secara efisien dan transparan memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan pungutan liar, akan terciptakan sistem data yang terrecord sehinga dengan ETLE menghasilkan data pelanggaran lalu lintas yang dapat digunakan untuk analisis dan pengembangan kebijakan lalu lintas, dan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan serta dapat mencegah oknum polisi melakukan pemerasan pada pelanggar pada saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Bagi Kepolisian akan meningkatakan kinerja kepolisian serta dapat pencitraan yang berubah terhadap kepolisian yang akan lebih baik.

Bab

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 KONSEP DASAR TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ORGANISASI PUBLIK
BAB 3 ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI DITLANTAS POLRI
BAB 4 PENERAPAN BALANCED SCORECARD (BSC) DALAM MENGUKUR KINERJA DITLANTAS POLRI
BAB 5 KINERJA DITLANTAS POLRI MELALUI ETLE DAN BALANCED SCORECARD
BAB 6 TANTANGAN & PELUANG DALAM TRANSFORMASI DIGITAL DITLANTAS POLRI MELALUI ETLE
BAB 7 EVALUASI DAN IMPLIKASI PENERAPAN ETLE DI DITLANTAS POLRI
DAFTAR PUSTAKA
PROFIL PENULIS

Downloads

Download data is not yet available.

Biografi Penulis

Farah Devi Andriani S.Kom. M.MSI, Universitas Tanjungpura Pontianak

Farah Devi Andriani S.Kom. M.MSI adalah lahir di Pontianak pada tgl 30 Desember 1991. Menyelesaikan studi S1 dan S2 pada universitas yang sama yaitu di Bina Nusantara di jakarta pada Program Manajemen Sisitim Informasi pada tahun 2017. Beliau adalah sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiik pada jurusan Ilmu Adminstrasi progran studi Adminstrasi Publik di Universitas Tanjungpura. Beliau banyak tulisan maupun penelitian yang berbasis e- Gaverment , diantaranya jurnal Scopus yang telah diterbitkan berjudul

The user Acceptance Factors of E-Felling System In Pontianak. Juga menulis buku berjudul Analysis of The Success of Sipemuda Online E- Government, Best Practice implementasi E- Gaverment.

Prof Dr Sri Haryaningsih M.Si, Universitas Tanjungpura Pontianak

Prof Dr Sri Haryaningsih M.Si Lahir dikota Magelang pada tgl 10 September 1957. beliau adalah lulus S1 dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Tanjungpura. Dan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di jurusan Adminstrasi Negara di Universitas Gajah Mada dan S3 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran Bandung. penulis adalah dosen di Fakultas FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak Spesialisasi di Bidang kajian Kebijakan Publik. Dan beliau aktif mengikuti kajian kajian dan seminar Nasional maupin international pada isu kebijakan juga sebagai nara sumber baik nasional maupin internationak

Referensi

Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta.

Almatrodi, I., & Skoumpopouluo, D. (2023). Organizational Routines and Digital Transformation: An Analysis of How Organizational Routines Impact Digital Transformation Transition in a Saudi University. MDPI Systems, 239.

Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana Prenada Media Group.

Belyakova, O. (2021). Digital Transformation Of Public Administration: Achievements And Problems. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences: Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development 2020 (pp. 2357-1330). Samara: Published by European Publisher.

Borousan, E., Manafi, M., & Hooman, A. (2011). Balanced Scorecard; a Tool for Measuring and Modifying IT Governance in Healthcare Organizations. International Journal of Innovation, Management and Technology, 141 -146.

Chege, S. M., Wang, D., & Suntu, S. L. (2019). Impact of information technology innovation on firm performance in Kenya. Taylor Francis Journal, 1-30.

Djajoesman. (1976). Polisi dan lalu lintas. Bina Aksara.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press.

Fitriyani, D. (2014). Balance Scorecard: ALternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik. Jurnal Cakrawala Akuntansi, 16-31.

Forrester. (2021). Predictions 2021: Technology diversity and a new digital divide will disrupt the next decade. Forrester.

Gun, L., Imamoglu, S. Z., Turkcan, H., & Ince, H. (2024). Effect of Digital Transformation on Firm Performance in the Uncertain Environment: Transformational Leadership and Employee Self-Efficacy as Antecedents of Digital Transformation. MDPI Sustainability, 1200.

Haryani, L., & Hidayah, I. (2014). It Balanced Scorecard Dan Implementasinya Dalam Penyelarasan Ti Dengan Strategi Bisnis. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia (pp. 2.08-8 - 2.08.12). Yogyakarta: STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Hidayatullah, S., Prasetya, D. A., Purnomo, D. A., & Rachmawati, I. K. (2022). HOT FIT Model Pengembangan Sistem Informasi. Sidoardjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Indiahono, D. (2009). Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis. Gava Media.

Islami, I. (2000). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara. Bumi Aksara.

Johnson, J. L., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). A Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research. American Journal of Pharmaceutical Education, 138 -146.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard—Measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71–79.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jakarta: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Khan, U., Zhang, Y., & Salik, M. (2020). The Impact of Information Technology on Organizational Performance:The Mediating Effect of Organizational Learning. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 987–998.

Laudon, K., & Laudon, J. (2014). Management Information System : Managing the Digital Firm. England: Pearson.

Lopez, C. P., Usuga, L. R., Torres, C. C., Sayadi, S., & Klerkx, L. (2021). Digital transformation of the agrifood system: Quantifying the conditioning factors to inform policy planning in the olive sector. Land Use Policy.

Mahmud, M. F., Soekirman, A., & Tesniwati, R. (2022). Penguatan Kinerja Melalui Transformasi Digital, Budaya Adaptif, Tranfer Pengetahuan dan Pola Kerja Pada Bea Cukai Indonesia. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 323-342.

Marcos, A. F., Rouyet, J. I., & Bosch, A. (2012). An IT Balance Scorecard Design under Service Management Philosophy. Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 4972-4981). Hawaii: IEEE Computer Society.

McKinsey. (2022, August 1). What is innovation? McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation/what-is-innovation

Moleong, L. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mundzirin, A. (2024, Januari 14). Kapolresta Pontianak Akan Aktifkan Kembali KTL di Pontianak. Pontianak, Polri, Indonesia.

Nawawi, I. (2009). Public policy: Analisis, strategi advokasi teori dan praktek. PMN.

Niven, P. R. (2006). Balanced scorecard step-by-step: Maximizing performance and maintaining results (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Nugroho, R. D. (2002). Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang. Elex Media Komputindo. (Catatan: Penerbit ditambahkan berdasarkan informasi umum, harap verifikasi jika perlu).

Nunzio, C., Giulia, F., Stefano, A., & Luca, G. (2021). A systems approach to the Digital Transformation of Public Administration. Prospettive in Organizzazione, 1-20.

Parsons, W. (2001). Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan (T. B. Santoso, Trans.). Kencana.

Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). Policy change and learning: An advocacy coalition approach. Westview Press.

Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Rafika Aditama.

Subarsono. (2013). Analisis kebijakan publik. Pustaka Pelajar.

Suharto, E. (2008). Analisis kebijakan publik. Alfabeta.

Wahab, A., & Solichin. (2016). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.

Waluyo, A. (1992). Implementasi kebijakan kekuasaan kehakiman Republik Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta:PTElexMediaKomputindo.

Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2012). The digital advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry. Capgemini Consulting; MIT Sloan Management. https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/ 2017/07/The_Digital_Advantage__How_Digital_Leaders_Outperform_their_Peers_in_Every_Industry.pdf

Widodo, J. (2007). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Bayumedia Publishing.

Winarno, B. (2016). Kebijakan publik era globalisasi. Buku Seru.

Winarno, E. (2017). Kompleksitas proses kebijakan sosial. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 41(1), 1–14.