KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Baharuddin; Yunus  Busa

Penulis

Dr. Baharuddin, S.Pd.,M.Pd.

Universitas Negeri Malang (UM)

Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si.

Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN).

Kata Kunci:

pendidikan inklusif

Sinopsis

Buku Kebijakan Pendidikan Inklusif (Dari Gagasan hingga Aksi) menguraikan urgensi pendidikan inklusif dalam merespons tantangan ketimpangan akses pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Buku ini menekankan pentingnya transformasi sistem pendidikan agar dapat menjamin hak belajar bagi semua, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan karena kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan disabilitas. Pendidikan inklusif diposisikan sebagai wujud konkret dari keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan yang visioner dan transformatif.

Pendidikan inklusif merupakan paradigma baru yang menjunjung tinggi nilai humanisme, keberagaman, dan partisipasi semua warga negara dalam proses belajar. Adanya landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis memperkuat legitimasi pendidikan inklusif sebagai kebutuhan strategis bangsa dalam mencapai pembangunan manusia berkelanjutan.

Buku ini juga menekankan tentang pentingnya merumuskan kebijakan yang adil, berbasis data, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Formulasi kebijakan pendidikan inklusif harus responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, memperhatikan prinsip intersektoralitas, serta menjamin keterlibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. Tahapan implementasi hingga evaluasi dipaparkan secara sistematis sebagai proses yang menuntut kesiapan regulasi, dukungan anggaran, dan kapasitas pelaksana. Monitoring menjadi alat kontrol untuk mengukur keberhasilan dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Dampak yang diharapkan bukan sekadar peningkatan akses pendidikan, tetapi juga perubahan budaya sekolah, penguatan nilai kebersamaan, dan terciptanya masyarakat yang lebih inklusif.

Bab

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 PARADIGMA PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB 3 LANDASAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB 4 KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB 5 FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB 6 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB 7 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB 8 MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAB 9 DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Biografi Penulis

Dr. Baharuddin, S.Pd.,M.Pd., Universitas Negeri Malang (UM)

Dr. Baharuddin, S.Pd.,M.Pd. adalah putera kelahiran Asaan, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan pada 10 Maret 1988. Mengawali petualangan pendidikan di SDN 146 Asaan (lulus tahun 2000), kemudian melanjutkan ke SLTPN 2 Enrekang (lulus tahun 2003) dan menyelesaikan pendidkan menengah pada tahun 2006 di SMK Latanro Enrekang.

Petualangan berlanjut pada tahun 2007 di STKIP Muhammadiyah Enrekang (sekarang Universitas Muhammadiyah Enrekang) jenjang Sarjana dan berhasil lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 2011. Setelah itu, melanjutkan program Magister (S2) di Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada Program Studi Manajemen Pendidikan atas sponsor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) dan berhasil lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali melanjutkan pendidikan pada Program Doktor (S3) di Pascasarjana Universitas Negeri Malang (UM) pada Program Studi Manajemen Pendidikan dengan sponsor dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI DN) dan berhasil lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 2020.

Penulis yang menikah dengan Arniati Amir, S.Pd. dan dikaruniai empat orang buah hati, Muh. Rusyd Alfath Baharuddin, Fathin el-Fakhirah Baharuddin, Delizha Az-Dzikra Baharuddin dan Khalisa Agniyah Baharuddin, disamping menjadi akademisi juga aktif dalam kegiatan Organisasi Pelajar, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) serta organisasi profesi, baik sebagai pengurus maupun anggota. Beberapa organisasi yang pernah dicicipinya antara lain Praja Muda Karana (Pramuka), Palang Merah Remaja, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan, Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (HIMMPAS), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Muhammadiyah, serta Asosiasi Dosen Indonesia (ADI).

Pengalaman kerja antara lain sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Enrekang sejak tahun 2011. Selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya, pada tahun 2012 berkesempatan mengikuti program Intership/Magang Dosen Muda bersama 150 dosen muda se Indonesia selama 5 bulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kemudian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Periode 2018-2023.

Selain itu, juga menjadi founder beberapa lembaga diantaranya Lembaga Peduli Pendidikan Massenrempulu (LP2M), Pusat Studi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan (PSMKP), dan Research Institute (RI). Penulis juga aktif menulis buku, menulis artikel dan opini serta mengikuti kegiatan seminar dan konferensi baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si., Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN).

Dr. Drs. Yunus Busa, M.Si. lahir di Curio, Kab. Enrekang pada tanggal 10 Oktober 1969 merupakan akademisi Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN). Petualangan pendidikan dimulai saat duduk dibangsu SDN 91 Sumbang pada tahun 1981, kemudian SMP Negeri Belajen, dan MA Muhammadiyah Kalosi. Pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan di IAIN Alauddin Makassar pada Jurusan Peradilan Agama Tahun 1992, Magister (S2) di Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan Ilmu Komunikasi Tahun 2005 dan Doktor (S3) di Universitas Negeri Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Tahun 2022.

Sebelum menjadi seorang akademisi, dirinya aktif dalam berbagai macam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan antara lain OSIS, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Curio hingga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Enrekang. Di organisasi profesi, tercatat sebagai anggota aktif pada Asosiasi Dosen Indonesia, ADPERTISI, Relawan Jurnal Indonesia dan APTISI.

Ayah tiga akan ini memiliki segudang pengalaman kepemimpinan, antara lain pernah menjadi Kepala Desa Curio, Ketua STKIP Muhammadiyah Enrekang 2 periode (2011-2020) hingga menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang (2020—2024).

Referensi

Ainscow, M., Dyson, A., & Weiner, S. (2013). From exclusion to inclusion: A review of international literature on ways of responding to students with special educational needs in schools. University of Manchester.

Ametepee, L.K., & Anastasiou, D. 2015. Special and Inclusive Education In Ghana: Status and Progress, Challenges and Implications. International Journal of Educational Development 41 (2015) 143–152. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.02.007.

Anderson, J.E. 1994. Public Policy and Politics in America, California: Brooks/Cole Publishing Company.

Arifin, I. 2019. Kepemimpinan Religio-Humanistik Bidang Pendidikan pada Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang tanggal 25 Oktober 2019. http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/pidato/article/view/83518

Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus Di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta. Disertasi. Tidak diterbitkan, Jakarta: Fisipol UI.

Bandi, D. 2006. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi, Bandung: PT. Refika Aditama.

Booth, T. & Ainscow, M. (2011). The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).

Booth, T. & Ainscow, M. 2002. Index for Inclusion: Developing Learning and Particapation in Schools. London: Centre for studies on Inclusive Education.

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).

CAST. (2011). Universal Design for Learning Guidelines Version 2.0. Wakefield, MA: Author.

Direktoral Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 2007. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia. http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/ucs/index.php?=show_detail&id=5566.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. 2019. Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2019-2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dunn, W.N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

Dye, T.R. 2005. Understanding Public Policy. 11st Ed. New Jersey: Perason Prentice Hall.

Efendi, M. 2017. Psikopedagogik Anak Berkebutuhan Khusus. Malang: Universitas Negeri Malang.

Fadillah. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Fowler, F.C. 2009. Policy Studies for Educational Leaders: An Introduction (Third ed.). Boston: Pearson Education, Inc.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

Garnida, D. 2015. Pengantar Pendidikan Inklusif. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ghani, A. & Lockhart, C. 2008. Fixing Failed States: A Framework For Rebuilding A Fractured Work. Oxford: University Press.

Hamdi, M. 2015. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Herdiana, D. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik 1 (1).

Hermino, A. 2014. Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hornby, A.S. 1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, England: Oxford University Press.

Hough, J.R. 1984. Educational Policy: An International Survey. New York: Croom Helm Ltd. And St. Martin’s Press.

Huda, A.Y. 2010. Kajian Filosofi Otonomi Daerah Bidang Pendidikan. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

Imron, A. 2012. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depannya. Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy, M.I. 2001. Policy Analysis. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Jones, T. 2013. Understanding Education Policy. Armidale, New South Wales: School of Education, University of New England.

Luangsithideth, V. 2017. Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Dasar Di Republik Demokratik Rakyat Laos dan Republik Indonesia (Studi Multi Kasus Pada Kementerian Pendidikan dan Olahraga Laos dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia). Disertasi. Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Madani, M. 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marshall, C. & Gerstl-Pepin, C. 2005. Re-Framing Educational Politics for Social Justice. Boston: Pearson Education, Inc.

Maulipaksi, D. 2017. Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi. Retrieved on March, 18. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi.

Nichols, S.L. 2016. Educational Policies and Youth in the 21st Century. Problems, Potential, and Progress. San Antonio: University of Texas.

Nugroho, R. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

O`Neil, J. 1997. Building schools as communities: A conversation with James Comer. Educational Leader¬ship.

Ofsted, P. 2004. Improving Participatory. Retrieved 18 June 2014 from Books.google.co.zw/books?id=eiBfwe9isL&pg=PA107&lpg=ofsted=2004+ w hy=college+succeed.

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. 2010. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. http://pk-plk.com/

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Puluhulawa, J. & Puluhulawa, M.R. 2013. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo). Laporan Penelitian Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

Ripley, R. 1985. Political Analysis in Political Science. Chicago: Nelson-Hall Publisher.

Rizvi, F. & Lingard, B. 2009. Globalizing Education Policy. New York: Routledge.

Rustemier, S. 2002. Inclusion Information Guide (Online). http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/inclusionguide.htm.

Sihombing, U. 2001. Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi. Jakarta: PD. Mahkota

Sonhadji, A. & Huda, A.Y. 2014. Asesmen Kebutuhan, Pengambilan Keputusan, dan Perencanaan. Matarantai dalam Manajemen Pendidikan. Malang: Universitas Negeri Malang.

Stubbs, S. 2002. Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber. Judul asli: Inclusif Education: Where There Are Few Resources. Dialihbahsakan oleh: Susi Septaviana. Bandung: Jurusan Pendidikan Luar Biasa UPI.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunanto, J. 2009. Profil Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar di Tingkat Nasional. Laporan Penelitian. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Sunaryo, 2009. Manajemen Pendidikan Inklusif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya dalam Perspektif Pendidikan Luar Biasa. Jurusan PLB FIP UPI.

Suparno, W. 2006. Paradigma Baru Pembinaan Sekolah Luar Biasa. Yogyakarta: Dinas Pendidikan Propinsi DIY.

Suyanto & Mudjito, A.K. 2012. Masa Depan Pendidikan Inklusif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. 1994. Salamanca: UNESCO & Ministry of Education And Science, Spain.

The World Declaration on Education For All (1990). Meeting Basic Learning Needs. Jomtien, Thailand: The World Bank, UNESCO, UNICEF & UNDP.

Tilaar, H.A.R. & Nugroho, R. 2012. Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tilaar, H.A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Grasindo.

Tilaar, H.A.R. 2002. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan. Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R.. 2004. Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Trasformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.

Tiwari, A., Das, A. & Sharma, M. 2015. Inclusive Education a “Rhetoric” or “Reality”? Teachers' Perspectives and Beliefs. Teaching and Teacher Education, 52 (2015) 128-136. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.002.

Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. ASCD.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

UNESCO. (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2020). Inclusion and Education: All Means All – Global Education Monitoring Report 2020. Paris: UNESCO.

Unesco. 2006. Deklarasi Dunia tentang Pernyataan Salamanca Pendidikan untuk Semua, Jomtien tahun 1990. Kompendium Perjanjian, Hukum, dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif. Jakarta: UNESCO Office.

Unesco. 2009. Policy Guideline on Inclusion in Education. France: the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).

Wahab. S.A. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Webster Dictionary. 2017. Defenition of Policy. https://www.merriam-webster.com/dictionary/policy. Akses. 10 Juni 2025.

Widodo, J. 2017. Good Governance: Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

Winarno. 2007. Kebijakan Publk: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Penulis

Kata Kunci:

Sinopsis

Bab

Downloads

Biografi Penulis

Referensi

Unduhan

Diterbitkan

Lisensi

Detail monograf ini

ISBN-13 (15)

Dimensi Fisik

Cara Mengutip