OTONOMI DAERAH TEORITIS DAN PRAKTIS
Kata Kunci:
Otonomi Daerah, Sistem Pemerintahan, Teoritis PraktisSinopsis
Otonomi daerah merupakan sebuah konsep implementasi desentralisasi yang disesuaiakan dengan bentuk dan sistem negara Indonesia, dalam perkembangannya telah mengalami berbagai perubahan yang dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam implementasinya sampai kepada penyesuaian dengan revisi UUD 1945 khususnya amandemen ke 4, sehingga beberapa ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan pengaturan pada UUD 1945.
Selanjutnya melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai revisi terakhir justru dirasakan mulai mengikis makna otonomi sesunguhnya melalui upaya penguatan peran pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan dan program, terakhir dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipadang juga sebagai upaya meresentralisasi kembali kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah.
Buku ini berusaha untuk menjelaskan secara singkat konsep dan teori otonomi derah di Indonesia serta permasalahan yang aktual menyangkut resentralisasi dan otonomi khusus, selanjutkan menawarkan konsep bagaimana sebaiknya otonomi daerah kedepan untuk dilaksanakan tanpa mendegradasi kewenangan daerah dan melemahkan posisi pemerintah pusat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bab
-
Kata Pengantar
-
Daftar Isi
-
Pendahuluan
-
Bab 01 Sistem Pemerintahan Indonesia
-
Bab 02 Sejarah dan Perkembangan Otonomi Daerah
-
Bab 03 Dinamika Otonomi Daerah
-
Bab 04 Otonomi Khusus di Indonesia
-
Bab 05 Resentralisasi
-
Bab 06 Masa Depan Otonomi Daerah
-
Penutup
-
Daftar Pustaka
-
Profil Penulis
Downloads
Referensi
Asnawi, E., Simamora, B., & Andrizal. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 04(02), 242–263.
Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi Dan Konstitusionalisme. konstitusi press.
Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP), 5(1), 35–41.
Bouger. (1952). Masalah-Masalah Demokrasi. yayasan pembangu nan.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Edisi Revi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
Djojosoekarto, A., Suwarmono, R., & Suryaman, C. (2008). Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia: Pembelajaran Dari Kasus Aceh. Papua,Jakarta, dan Yogyakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Faguet, J. (2023). Evidence, And Practice. Understanding Decentralization Theory, Evidence And Method, With A Focus On Least-Developed Countries, Department of International Development, London School of Economics and Political Science (LSE)
Fahum.umsu.ac.id. (2024). Evolusi Sistem Pemerintahan Indonesia: Dari Masa ke Masa. https://fahum.umsu.ac.id/info/evolusi-sistem-pemerintahan-indonesia-dari-masa-ke-masa/
Ferizaldi. (2016). Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia. Unimal Pres. https://repository.unimal.ac.id/7403/1/Layout Buku Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia-Ferizaldi.pdf
Fisher, S. (2001). Mengelola Konflik keterampilan dan strategi untuk bertindak. Zed Books.
Gadjong, A. A. (2019). Ilmu Negara. Gramedia Pustaka.
Haris, S. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press.
Jimung, M. (2005). Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yayasan Pustaka Nusatama.
Kaloh, J. (2002). Mencari bentuk otonomi daerah: suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global. Rineka Cipta.
Koesoemahatmadja, D. H. (1979). Pengantar ke arah sistim pemerintahan daerah di Indonesia. Bina Cipta.
Mas’ud, S. (2005). Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. UMM Pres, Malang.
Mastur. (2015). Pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya terhadap hukum dan perubahan sosial. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 8(1), 1–15. https://publikasiilmiah. unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/download/1227/1336
Moonti, R. M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. 20(2). http://103.133.36.88/ index.php/ishlah/article/view/9
Mudrajad Kuncoro. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga.
Napitupulu, E. L. (2024). Bappenas Siapkan Sentralisasi Tata Kelola Guru. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/15/ bappenas-siapkan-tata-kelola-guru-dikembalikan-ke-pemerintah-pusat
Napitupulu, P. (2012). Seri Ilmu Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Keni Media.
Poesponegoro. Marwati Djoened, N. N. (1992). Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan zaman Republik Indonesia. PT Balai Pustaka.
Salman Al-farisi, M. (2023). Resentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dharmasisya, 2(January), 27.
Sirot, I., & Atmaja, T. H. (2020). Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo. Journal of Indonesian History, 9(2), 100–107.
Soehino. (2000). Ilmu Negara. Liberty.
Sujito, I. (1990). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rineka Cipta.
Syafiie, I. K. (2011). Sistem Pemerintahan Indonesia. Rineka Cipta.
Syarif Hidayat. (2010). Mengurai Peristiwa-Meretas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 29, 3–22.
uinsgd.ac.id. (2012). Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita. ttps://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/
Untung Suropati. (2018). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru : Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 37, 73–89.
Utrecht, E. (1966). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Ichtiar.
Yusra, A. (2011). Azwar Anas: teladan dari ranah Minang. Penerbit Buku Kompas.
