PEMERINTAH TANPA TIRAI: MENATA ULANG KEPERCAYAAN PUBLIK
Kata Kunci:
PEMERINTAH, TANPA TIRAI, MENATA ULANG, KEPERCAYAAN PUBLIKSinopsis
Buku ini lahir dari sebuah keyakinan sederhana bahwa di balik dinginnya sekat-sekat birokrasi, ada detak jantung harapan warga yang ingin didengar. Buku "Pemerintah Tanpa Tirai: Menata Ulang Kepercayaan Publik" merupakan sebuah perjalanan untuk memahami mengapa rasa percaya yang seharusnya menjadi fondasi bernegara kini terasa begitu mahal. Kita sering kali lupa bahwa negara bukanlah sekadar tumpukan kertas regulasi atau deretan angka statistik, melainkan sebuah kontrak sosial yang diikat oleh ketulusan. Ketika tirai-tirai kerahasiaan ditarik terlalu rapat, yang tersisa hanyalah ruang hampa yang kemudian perlahan diisi oleh kecurigaan dan rasa asing publik.
Gagasan dalam buku ini tidak tumbuh di ruang hampa. Kejujuran atas sebuah kekurangan jauh lebih bernilai di mata publik daripada kesempurnaan yang dipaksakan atau ditutup-tutupi. "Tanpa tirai" adalah sebuah ajakan untuk memanusiakan kembali hubungan kita dalam bernegara. Menata ulang kepercayaan publik memang seperti merawat tanaman yang sudah lama layu, dia butuh kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk mengakui ketika sebuah langkah salah diambil. Harapannya, buku ini dapat menjadi kawan diskusi yang hangat bagi siapa saja yang merindukan pemerintahan yang lebih rendah hati dan benar-benar hadir di tengah warganya. Mari kita mulai melangkah bersama, menyingkap tirai yang ada, dan membiarkan cahaya kejujuran itu masuk menyinari rumah besar kita bersama.
Bab
-
KATA PENGANTAR
-
DAFTAR ISI
-
BAB 1 KONSEP DAN TEORI PEMERINTAH TANPA TIRAI
-
BAB 2 FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA KEPERCAYAAN PUBLIK
-
BAB 3 STRATEGI MENATA ULANG KEPERCAYAAN PUBLIK
-
BAB 4 IMPLEMENTASI PEMERINTAH TANPA TIRAI
-
BAB 5 TANTANGAN DAN HAMBATAN
-
BAB 6 EVALUASI
-
REFERENSI
-
BIODATA PENULIS
Unduhan
Referensi
Acemoglu, D. , Robinson, J. A. , & Acemoglu, D. (2011). The Lay of the Land. 1–48.
Aqsa, M. A. (n. d. ). Dampak Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Masyarakat : Sebuah Studi Pada Layanan Publik Pedesaan. 57.
Arqon, M. , Mustafa, D. , Gogon, M. , Hukum, F. , & Merangin, U. (2024). Pencegahan Politik Uang di Indonesia. 2, 12–22.
Aulia, Y. , Pembangunan, U. , Budi, P. , Sari, D. , Hasibuan, B. , Pembangunan, U. , Budi, P. , Waruwu, H. , Pembangunan, U. , Budi, P. , Gulo, P. D. , Pembangunan, U. , Budi, P. , Nurhaliza, S. , Pembangunan, U. , & Budi, P. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten deli serdang. 2(2), 79–86.
Berkeadilan, Y. (n. d. ). Pembangunan, ketimpangan sosial, dan kebutuhan hukumnya: menuju penegakan hukum yang berkeadilan. 265–302.
Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability : A Conceptual Framework 1. 13(4), 447–468.
Clara. (2018). Komunikasi dan Media Sosial. Jurnal The Messenger, 3(2), 69. https://journals. usm. ac. id/index. php/the-messenger/article/view/270
Dan, E. , & Rakyat, K. (2025). Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. 8(2), 331–338.
Digital, D. (2025). S uria. 1(1), 38–52.
Fenster, M. , & College, L. (2015). Transparency in search of a theory. 18(2), 150–167. https://doi. org/10. 1177/1368431014555257
Idris, H. (2020a). Transparansi Informasi Meningkatkan Level Kepercayaan terhadap Laporan Kinerja Pemerintah. 1.
Idris, H. (2020b). Transparansi Informasi Meningkatkan Level Kepercayaan terhadap Laporan Kinerja Pemerintah. Bata Ilyas Journal of Accounting, 1(1), 2020–2065.
Ii, B. A. B. , & Pustaka, T. (n. d. ). tentang Pengertian Implementasi,. 11–43.
Ii Sumantri. (2023). Indonesia Transparency In Government: A Review Of The Failure Of Preventing Corruption In Indonesia Ii Sumantri. Journal of Scientech Research and Development, 5(11), 97–109. http://idm. or. id/JSCR
Ilham, A. R. , Dewi, Y. S. , & Gusty, R. (2020). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( Spbe ) Sebagai Pilar Good Governance : Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah Electronic-Based Government System ( Spbe ) As A Pillar Of Good Governance : A Reflection On Local Government Management.
Ilmu, J. , Dan, K. , Politik, S. , Latifah, I. , & Alifia, S. (2025). Peran Etika Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik. 02(03), 579–587.
Ilmu, J. , Publik, K. , No, V. , Hal, S. , & Agma, A. R. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah : Studi pada Pemerintah Kota. 1(1), 34–41.
Indonesia, G. , Rizka, A. , Nada, E. , Alkhajar, S. , & Sofyan, A. (2021). Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi Tantangan Implementasi Pemerintahan Terbuka ( Open. 73(2), 1–12.
Issn, J. (n. d. ). Http://jurnal. stiatabalong. ac. id/index. php/JAPB ISSN : 2723-0937. 7, 291–310.
Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 115–138. https://doi. org/10. 20885/iustum. vol28. iss1. art6
Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. Indonesian Journal of Public Administration Review, 2(3), 10. https://doi. org/10. 47134/par. v2i3. 4004
Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance : A New Framework for Political Analysis. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 11(1), 1–8. https://doi. org/10. 1007/s40647-017-0197-4
Kırbıyık, S. (2004). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Metallurgical and Materials Transactions A, 30(8), 2221.
Kurniawan, E. , Zulkarnain, Z. , & Alwie, A. P. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Elektronik (E-Servqual) Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Pada Media Informasi Publik (E-Ppid) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau. Jurnal Daya Saing, 8(3), 350–358. https://doi. org/10. 35446/dayasaing. v8i3. 940
Lathifah, H. , Frinaldi, A. , Asnil, & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan. Professional Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik, 11(2), 585–592.
Mabillard, V. , & Pasquier, M. (2015). Transparency and Trust in Government : A Two-Way Relationship. 23–34.
Mandasari, N. (2023). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah : Sound Governance , Dynamic Governance , dan Open Government. 3(1), 46–62.
Maryam, N. S. (2016). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik. VI(1), 1–18.
MODULE 1 The Concept & Theories of Governance Introduction. (n. d. ). 1–71.
Munandar, A. , Wijaya, S. , Kusdianto, K. D. , Wirdiansyah, D. , Slamet, F. , Nur, R. , Lestari, I. , Arrozi, M. F. , Implementasi, A. , Akuntansi, D. , Konsinyasi, P. , Psak, B. , Pada, N. , Pratiwi, T. , Anita, W. F. , Putri, T. S. , Arrozi, M. F. , Perusahaan, P. U. , Kepemilikan, K. , … Wijaya, A. O. (2023). Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Financing Management Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Di Indonesia : Peran Good Governance dan E- Aplikasi Digital Kawal Desa : Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 14(1).
Nadila Savira, Indriani Indriani, Deandra Almaz Zahra Nasution, Aisyah Putri, & Rayhan Irwanda. (2024). Peran dan Pentingnya Komunikasi dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan. Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(1), 01–11. https://doi. org/10. 62383/sosial. v2i1. 1030
Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit.
Nidyasari, A. A. S. P. , Wismayanti, K. W. D. , & Prabawati, N. P. A. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi tentang Layanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung). Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1(2), 134–146. https://doi. org/10. 61292/eljbn. v1i2. 47
Pada, P. , & Publik, O. (2021). Evaluasi Penerapan TQM. 12(2), 32–46.
Riwanto, A. , Perwita, A. A. B. , Pangemanan, A. E. , Gregorius, S. , & Agustino, L. (2023). 25 Tahun Demokrasi Indonesia (L. Agustino, N. Suryana, & J. Silas (Eds. ); Pertama). Tubagus Lima Korporat.
Rukmaningtyas, A. F. , Akbar, F. S. , & Timur, J. (2024). The influence of community attitudes, transparency, trust in government, and intrinsic motivation on community intentions to use open government data in east java province. 7, 10338–10346.
Salle, A. (n. d. ). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 1–19.
Sari, S. M. , Publik, A. , Ilmu, F. , & Politik, I. (2024). Dinamika Governance. 14(02), 93–99.
Setiawan, A. , & Fauzi, E. A. (2019). Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. 1(1), 1–12.
Shadani, D. , Irwan, M. , & Nasution, P. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Informasi Data Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Di Era Digital. 02(01), 47–51.
Society, M. E. R. A. , & Wulandari, S. (2023). Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia. 4, 51–61.
Studi, P. , Administrasi, I. , & Kebijakan, P. (2018). Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. 3(April).
Transparansi, A. P. , & Publik, K. (2024). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 6, 3962–3973. https://doi. org/10. 47467/alkharaj. v6i5. 1389
Trisakti, F. , Dikeu, A. , Berliana, D. , Bukhori, A. , & Fitri, A. (2021). Transparansi dan kepentingan umum. 19(1), 29–38.
Truman, D. B. (1951). The governmental process: Political interests and public opinion. (No Title).
Ubaya, E. , & Winarti, W. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Penerima Layanan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro. Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 4(3), 1–20.
Vinanda, O. R. , Asih, S. S. , Kusuma, S. R. , Minata, B. S. , Akbar, R. , & Gynansiar, I. (2025). Kebijakan publik political participation of civil society in public policy monitoring. 10240–10247.
Affandi, et al. (2022). Inovasi pemerintahan wirausaha berbasis konsep Reinventing Government.
Aneta, et al. (2022). Penerapan layanan digital e-government, smart city, dan pelayanan publik terpadu
Djamilah, & Harun. (2024). Budaya pelayanan publik profesional dan pembangunan kepercayaan berkelanjutan.
Ishak. (2022). Pelayanan publik sebagai cerminan kinerja pemerintah dalam administrasi publik.
Laia, et al. (2022). Paradigma public service oriented dalam reformasi manajemen pelayanan publik
Mursyidah. (2020). Efektivitas pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat dan good governance.
Nasution, et al. (2022). Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui problem solving dan teknologi informasi.
Nugraha. (2022). Legitimasi dan stabilitas pemerintahan melalui pengelolaan pelayanan publik efektif.
Osborne, D. , & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector.
Santoso, & Putri. (2023). Dampak budaya pelayanan lemah terhadap kepercayaan dan efektivitas birokrasi.
Bovaird, T. , & Loeffler, E. (2012). From engagement to co-production: The contribution of users and communities to outcomes and public value. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 23(4), 1119-1138.
Bachtiar, R. (n. d. ). Tantangan Open Government Dalam Upaya Penguatan Sistem Demokrasi Di Indonesia.
Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 135. https://doi. org/10. 33331/rechtsvinding. v1i1. 110
Kartiwa, H. A. (n. d. ). Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bersih Dan Akuntabel. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Public Informa on Disclosure in Open Government Towards Good Governance). (n. d. ). www. article19.
Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik : Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan, 7(1), 11. https://doi. org/10. 24252/kah. v7i1a2
Oleh. (n. d. ). Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan Kkn.
Wakhid, A. A. (n. d. ). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. 2809-6342-1-SM. (n. d. ).
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. (n. d. ). https://doi. org/10. 61104/alz. v3i5. 2258 document (7). (n. d. ).
Hermawan, A. A. (n. d. ). Persepsi Pemuda Terhadap Partai Politik Nasionalpeserta Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadapketahanan Politik Wilayah (Studi Pada KNPI Provinsi Banten).
Khairul Ichwan, R. (2022). Politik Teritorial Dinasti Politik di Banten: Studi Kasus Ratu Ati Marliati Dan Ratu Tatu Chasanah Dalam Kompetisi Pilkada 2020. 4(4).
Nur Fadilah, A. , Suparman, M. , & Alya Salsabil, S. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Dinasti Politik di Provinsi Banten. 1, 1–1. https://doi. org/10. 11111/nusantara. xxxxxxx
Supriatno, E. , & Rozi, A. (n. d. ). Peran Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi Di Banten: Studi Kasus Pada Pemilu 2024.
Syuro, F. , Alim, A. , Nunik, ), Herawati, R. , Soedarto, J. H. , Tembalang, S. H. , & Kotak, S. (n. d. ). Persepsi Masyarakat Terhadap Dinasti Politik Di Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Tua, W. R. , Roito, B. C. , Suryana, Tb. M. F. , Akbar, K. N. , Rahmawati, A. A. , & Iryana, A. (2025). Pengaruh Nepotisme dalam Kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah terhadap Persepsi Masyarakat Banten. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 2(1), 19–29. https://doi. org/10. 71153/jimmi. v2i1. 199 Universitas Nasiona Ratu Atut Chosiyah Part Of A Politicadynasty Against The Decline Of Democracy In Banten. (n. d. ).
Dewi, S. A. N. S. , Wijaya, K. A. S. , Yudartha, I. P. D. , & Savitri, R. (2023). Transformasi digital inovasi pelayanan publik aplikasi JAKI dalam mewujudkan smart governance di DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 9(3), 198-208.
Hilwa, S. , Sundari, W. , & Almira, D. (2025). Penerapan Smart Governance Melalui Aplikasi Siganteng di Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 877-886.
Olii, R. A. , & Ibrahim, R. (2024). Tantangan Dan Peluang Implementasi Smart Governance Dalam Pengelolaan Administrasi Publik Di Kecamatan Monano. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(5), 9802-9808.
Pathony, T. (2025). Innovations in Public Administration: Responding to Governance Challenges in the Digital Age. Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada), 5(2), 166-173.
Yumame, J. (2025). Smart Governance: Pemanfaatan Teknologi Iot Dalam Pengelolaan Kota Pintar. Admin: Jurnal Administrasi Negara, 3(2), 31-38.
Affandi, et al. (2022). Inovasi pemerintahan wirausaha berbasis konsep Reinventing Government.
Aneta, et al. (2022). Penerapan layanan digital e-government, smart city, dan pelayanan publik terpadu
Djamilah, & Harun. (2024). Budaya pelayanan publik profesional dan pembangunan kepercayaan berkelanjutan.
Ishak. (2022). Pelayanan publik sebagai cerminan kinerja pemerintah dalam administrasi publik.
Laia, et al. (2022). Paradigma public service oriented dalam reformasi manajemen pelayanan publik
Mursyidah. (2020). Efektivitas pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat dan good governance.
Nasution, et al. (2022). Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui problem solving dan teknologi informasi.
Nugraha. (2022). Legitimasi dan stabilitas pemerintahan melalui pengelolaan pelayanan publik efektif.
Osborne, D. , & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector.
Santoso, & Putri. (2023). Dampak budaya pelayanan lemah terhadap kepercayaan dan efektivitas birokrasi.
Bovaird, T. , & Loeffler, E. (2012). From engagement to co-production: The contribution of users and communities to outcomes and public value. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 23(4), 1119-1138.
Aqsa, M. A. (n. d. ). Dampak Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Masyarakat : Sebuah Studi Pada Layanan Publik Pedesaan. 57.
Idris, H. (2020). Transparansi Informasi Meningkatkan Level Kepercayaan terhadap Laporan Kinerja Pemerintah. Bata Ilyas Journal of Accounting, 1(1), 2020–2065.
Nidyasari, A. A. S. P. , Wismayanti, K. W. D. , & Prabawati, N. P. A. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi tentang Layanan Perizinan Online Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung). Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1(2), 134–146. https://doi. org/10. 61292/eljbn. v1i2. 47
