SWAKELOLA 360°: Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Audit-Ready)

Penulis

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Iwan Iswanto Hardian, M.Si., CCMS, CPSt., CMed, Ak.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Kata Kunci:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mitigasi risiko pengadaan barang/jasa, Standarisasi Dokumen

Sinopsis

“Mengapa Swakelola yang Niatnya Baik Sering Berakhir dengan Temuan Audit?”

Banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyelenggara pengadaan terjebak dalam rasa takut saat menjalankan Swakelola. Ketakutan akan tuduhan double funding, kebingungan memisahkan porsi belanja vendor (Hybrid), hingga kepanikan saat menghadapi pemeriksaan karena dokumen yang berantakan. Akhirnya, potensi hebat ASN dan masyarakat terkubur karena birokrasi yang dianggap rumit.

Buku ini hadir untuk mengubah “Wajah” Swakelola di Indonesia.

Swakelola 360° bukan sekadar buku teori. Ini adalah sebuah Sistem Operasional yang dirancang untuk melindungi Anda sejak hari pertama perencanaan hingga detik terakhir pemeriksaan. Penulis, Agus Arif Rakhman, membongkar “kotak hitam” swakelola dan menyajikannya dalam kerangka kerja yang aplikatif, defensif, dan elegan.

Apa yang akan Anda temukan di dalam buku ini?

  • 20 Formulir Standar (F-01 s.d. F-20): Bukan sekadar template, tapi instrumen yang saling mengunci untuk memastikan tidak ada celah bagi “Ghost Worker” maupun “Outsourcing Terselubung”.
  • Strategi Hybrid Map: Teknik memasang “Garis Api” yang tegas antara pekerjaan mandiri dan belanja pihak ketiga, memastikan akuntabilitas total tanpa risiko double funding.
  • Optimasi Brainware ASN: Cara legal dan akuntabel mengoptimalkan pakar internal tanpa harus “pinjam bendera” ke vendor.
  • Atlas 37 Paket Swakelola: Contoh konkret berbagai paket (Fisik, IT, Kajian, hingga Pelatihan) sebagai inspirasi nyata yang bisa langsung Anda adaptasi.
  • The Golden Folder Index: Rahasia pengarsipan yang membuat Anda siap audit dalam waktu kurang dari 5 menit!

Eksklusif: Toolkit Digital Siap Pakai! Buku ini dilengkapi dengan QR Code yang memberikan akses ke seluruh softcopy formulir dan model dokumen dalam format editable. Cukup unduh, sesuaikan, dan cetak. Administrasi rumit kini tinggal sejarah.

Siapa yang wajib memiliki buku ini? PPK, Tim Persiapan, Pelaksana Swakelola, Pengawas, Auditor (APIP/BPK), Pimpinan Instansi, serta akademisi dan pegiat LSM yang ingin menjalankan pengadaan dengan standar internasional namun tetap patuh pada regulasi LKPP.

Jangan biarkan ketakutan akan audit membunuh inovasi Anda. Kuasai Swakelola 360°, amankan posisi hukum Anda, dan kembalikan kedaulatan intelektual negara!

Bab

  • CATATAN PENGGUNAAN
  • KATA PENGANTAR
  • QR CODE BUKU SWAKELOLA 360°
  • DAFTAR ISI
  • BAGIAN A KERANGKA SWAKELOLA 360°
  • BAGIAN B ATLAS CONTOH PAKET SWAKELOLA 360°
  • BAGIAN C TOOLKIT PENGISIAN 20 FORM AUDIT- READY
  • BAGIAN E LAMPIRAN
  • EPILOG
  • DAFTAR PUSTAKA
  • PROFIL PENULIS

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp., Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Agus Arif Rakhman adalah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya pada BMKG Republik Indonesia, seorang profesional pengadaan yang menempatkan pengadaan bukan sekadar aktivitas administrasi, melainkan instrumen strategis untuk memastikan nilai manfaat (value for money), kepatuhan, dan akuntabilitas dalam setiap rupiah belanja negara. Dalam perjalanannya, Arif dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan pengadaan yang rapi secara logika, bersih secara tata kelola, dan kuat secara bukti—sehingga siap diuji oleh audit, pengawasan, maupun akal sehat.

Di tingkat nasional, kontribusinya diakui melalui peran sebagai Probity Advisor LKPP RI, sebuah mandat yang menuntut keteguhan etika serta ketelitian dalam memastikan proses pengadaan berjalan dengan integritas, transparansi, dan keadilan. Peran ini memperkuat reputasinya sebagai sosok yang mampu menjembatani kebutuhan praktis lapangan dengan standar tata kelola yang defensif—bukan defensif dalam arti takut, tetapi defensif dalam arti terstruktur, terdokumentasi, dan tahan uji. ????

Pak Arif juga merupakan Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, sekaligus aktif menyumbangkan energi profesionalnya dalam kegiatan edukasi dan pendampingan. Di ruang-ruang pelatihan, forum, dan pembinaan, ia dikenal memiliki kemampuan menjelaskan hal teknis dengan bahasa yang membumi—namun tetap presisi—sehingga para praktisi tidak hanya “paham”, tetapi mampu mempraktikkan.

Dalam ranah standardisasi, Pak Arif terlibat sebagai Tim Perumus Peraturan LKPP, serta dikenal sebagai Ahli Penyusun Peraturan dan SOP Pengadaan. Pengalamannya mencakup penyusunan dan penguatan berbagai SOP, model dokumen, dan perangkat tata kelola yang membantu instansi pemerintah membangun proses pengadaan yang seragam, dapat ditelusuri, dan tidak bergantung pada “kebiasaan” semata. Baginya, sistem yang baik adalah sistem yang membuat keputusan terasa wajar ketika dilihat kembali—bahkan setelah waktu berlalu dan pemeriksa berganti. ????

Selain sebagai perumus dan pembina, Pak adalah penulis buku pengadaan dan manajemen yang produktif. Karya-karyanya dikenal berupaya menjahit jurang klasik antara aturan dan praktik: aturan tanpa praktik membuat orang bingung; praktik tanpa aturan membuat orang berisiko. Karena itu, tulisannya banyak menekankan kerangka berpikir, contoh konkret, dan cara menata dokumen agar keputusan pengadaan tidak hanya benar, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Karya beliau Mudah ditemukan dengan menyebut namanya di online shop dan Google Scholar

Di komunitas profesi, Pak Arif memegang peran kepemimpinan sebagai Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)—sebuah posisi yang menegaskan komitmennya membangun kapasitas SDM PBJ secara berkelanjutan. Ia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Literasi dan Publikasi Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), memperkuat misi besarnya: membangun ekosistem pengadaan yang bertumbuh lewat literasi, publikasi, dan praktik baik yang dibagikan secara terbuka.

Dengan kombinasi unik antara keahlian teknis, pengalaman praktis, peran kebijakan, dan kemampuan menulis, Agus Arif Rakhman terus mendorong pengadaan Indonesia menuju level yang lebih matang: tidak mudah goyah oleh tekanan, tidak kabur dalam dokumentasi, dan tidak rapuh ketika diuji. Karyanya tidak hanya membentuk praktik terbaik hari ini, tetapi juga diharapkan menjadi pijakan yang menginspirasi generasi profesional pengadaan berikutnya—agar pengadaan benar-benar menjadi alat pembangunan, bukan sumber keraguan.

Iwan Iswanto Hardian, M.Si., CCMS, CPSt., CMed, Ak., Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Iwan Iswanto Hardian, M.Si., CCMS, CPSt., CMed, Ak.

Iwan Iswanto Hardian adalah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya pada BPK Republik Indonesia, seorang profesional pengadaan yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan negara, perencanaan anggaran, dan manajemen proyek. Dalam perjalanannya, Iwan dikenal sebagai pelaksana yang giat berkoordinasi dan berorganisasi dengan para pelaksana pengadaan lainnya.

Bersama para rekan fasilitator pengadaan lainnya yang dibina oleh LKPP, Iwan mendirikan Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) dan saat ini (2025-2027) berperan sebagi Ketua. Bersama dengan P3I, konsisten melaksanakan kegiatan berupa pelaksanaan bimtek, pendampingan pelaksanaan kegiatan swakelola di Kementerian Ketenagakerjaan, penyusunan ketentuan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perguruan Tinggi BLU maupun PTNBH, serta menyelenggarakan Temu Nasional Pengadaan dan Diskusi Pengadaan Nasional. Selain itu, Iwan juga aktif berorganisasi di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) yang merupakan organisasi profesi pengadaan terbesar di Indonesia dan saat ini dipercaya menjadi Bendahara DPP IAPI. Di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) yang merupakan organisasi profesi yang diwajibkan bagi seluruh pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia, Iwan juga berperan aktif sebagai Koordinator Divisi Kemitraan. ????

Sebagai Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa, Iwan mendapatkan penghargaan sebagai Narasumber Inspiratif tahun 2025 lalu dari LKPP berkat partisipasi dan kontribusi berharganya dalam Virtual Expo SDM dan Kelembagaan  tahun 2025. Sementara saat bertugas dalam fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa di BPK, Iwan juga menjadi Koordinator fungsi pengadaan barang/jasa di BPK dalam pencapaiannya mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan telah lulus sebagai Lead Implementer SMAP pada tahun 2025.

Sebagai pelaksana dan profesional di bidang pengadaan, Iwan terus mengembangkan kompetensinya antara lain melalui pemerolehan sertifikasi yang relevan di bidang pengadaan barang/jasa, seperti CPOf, CCMS, CPSt, CPCD, dan CMed. Melalui upaya peningkatan kompetensi dan aktif berorganisasi, Iwan berharap akan terus mengembangkan kapasitasnya untuk mewujudkan cita dan harapan membangun kapasitas pelaksana pengadaan di seluruh Indonesia agar lebih berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Referensi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485, 6 Mei 2021. (JDIH LKPP)

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola, 25 Feb. 2022.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, 2018. (JDIH LKPP)

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, 2 Feb. 2021. (JDIH LKPP)

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 30 Apr. 2025. (JDIH LKPP)

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2007. (Peraturan BPK)

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2014. (JDIH LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, 2 Feb. 2021. (JDIH LKPP)

A. A. Rakhman dan I. I. Hardian, Swakelola 360°: Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Audit-Ready), naskah buku (draft), 1 Jan. 2026.

Model Dokumen Buku Swakelola 360°, dokumen kerja (toolkit/formulir internal), 2026.

Ceklist Model Dokumen Swakelola 360°, dokumen kerja (checklist kelengkapan), 2026.

Lampiran Referensi Global & Inspirasi Visual, dokumen kerja (kurasi benchmark), 2026.

Referensi Global (Benchmark Penguatan Justifikasi, Partisipasi, & Kontrol)

The World Bank, Procurement Regulations for IPF Borrowers, Fifth Edition, Sep. 2023. (The World Bank Docs)

The World Bank, Procurement Regulations for IPF Borrowers, Sixth Edition, Feb. 2025 (effective 1 Mar. 2025). (World Bank)

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), UNCITRAL Model Law on Public Procurement, 2011. (KHP Internasional)

World Bank, Bank-Financed Projects with Community Participation: A Manual for Designing Procurement and Disbursement Mechanisms, 2001. (World Bank)

World Bank, Community Based Procurement (Working Paper), 2010. (World Bank)

World Bank, Participatory Budgeting in Brazil, Working Paper, 2008. (World Bank)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Public Procurement for Public Sector Innovation, 2024. (OECD)

International Labour Organization (ILO), Community Contracting Approach, 2017. (International Labour Organization)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), A. McCord, An Introduction to MGNREGA Innovations and their Potential for India–Africa Linkages, Working Paper, 2019. (GIZ)

Department of Social Welfare and Development (DSWD), Philippines, KALAHI-CIDSS: Community-Driven Development (CDD) – Program Overview/FAQs, 2020. (Kalahi-CIDSS)

Department of Social Welfare and Development (DSWD), Philippines, Manual on Community Participation in Procurement, 2014. (Kalahi-CIDSS)

Asian Development Bank (ADB), The KALAHI-CIDSS Project in the Philippines, case study/report, 2012. (ADB)

SWAKELOLA 360°: Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Audit-Ready)

Diterbitkan

29 Januari 2026

Detail format terbitan yang tersedia: preview

preview

ISBN-13 (15)

978-634-278-078-7

Dimensi Fisik

Cara Mengutip

SWAKELOLA 360°: Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Audit-Ready). (2026). PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA. https://librarypenerbitkbm.science/index.php/buku/catalog/book/974