SWAKELOLA 360°: Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Audit-Ready)
Kata Kunci:
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mitigasi risiko pengadaan barang/jasa, Standarisasi DokumenSinopsis
“Mengapa Swakelola yang Niatnya Baik Sering Berakhir dengan Temuan Audit?”
Banyak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyelenggara pengadaan terjebak dalam rasa takut saat menjalankan Swakelola. Ketakutan akan tuduhan double funding, kebingungan memisahkan porsi belanja vendor (Hybrid), hingga kepanikan saat menghadapi pemeriksaan karena dokumen yang berantakan. Akhirnya, potensi hebat ASN dan masyarakat terkubur karena birokrasi yang dianggap rumit.
Buku ini hadir untuk mengubah “Wajah” Swakelola di Indonesia.
Swakelola 360° bukan sekadar buku teori. Ini adalah sebuah Sistem Operasional yang dirancang untuk melindungi Anda sejak hari pertama perencanaan hingga detik terakhir pemeriksaan. Penulis, Agus Arif Rakhman, membongkar “kotak hitam” swakelola dan menyajikannya dalam kerangka kerja yang aplikatif, defensif, dan elegan.
Apa yang akan Anda temukan di dalam buku ini?
- 20 Formulir Standar (F-01 s.d. F-20): Bukan sekadar template, tapi instrumen yang saling mengunci untuk memastikan tidak ada celah bagi “Ghost Worker” maupun “Outsourcing Terselubung”.
- Strategi Hybrid Map: Teknik memasang “Garis Api” yang tegas antara pekerjaan mandiri dan belanja pihak ketiga, memastikan akuntabilitas total tanpa risiko double funding.
- Optimasi Brainware ASN: Cara legal dan akuntabel mengoptimalkan pakar internal tanpa harus “pinjam bendera” ke vendor.
- Atlas 37 Paket Swakelola: Contoh konkret berbagai paket (Fisik, IT, Kajian, hingga Pelatihan) sebagai inspirasi nyata yang bisa langsung Anda adaptasi.
- The Golden Folder Index: Rahasia pengarsipan yang membuat Anda siap audit dalam waktu kurang dari 5 menit!
Eksklusif: Toolkit Digital Siap Pakai! Buku ini dilengkapi dengan QR Code yang memberikan akses ke seluruh softcopy formulir dan model dokumen dalam format editable. Cukup unduh, sesuaikan, dan cetak. Administrasi rumit kini tinggal sejarah.
Siapa yang wajib memiliki buku ini? PPK, Tim Persiapan, Pelaksana Swakelola, Pengawas, Auditor (APIP/BPK), Pimpinan Instansi, serta akademisi dan pegiat LSM yang ingin menjalankan pengadaan dengan standar internasional namun tetap patuh pada regulasi LKPP.
Jangan biarkan ketakutan akan audit membunuh inovasi Anda. Kuasai Swakelola 360°, amankan posisi hukum Anda, dan kembalikan kedaulatan intelektual negara!
Bab
-
CATATAN PENGGUNAAN
-
KATA PENGANTAR
-
QR CODE BUKU SWAKELOLA 360°
-
DAFTAR ISI
-
BAGIAN A KERANGKA SWAKELOLA 360°
-
BAGIAN B ATLAS CONTOH PAKET SWAKELOLA 360°
-
BAGIAN C TOOLKIT PENGISIAN 20 FORM AUDIT- READY
-
BAGIAN E LAMPIRAN
-
EPILOG
-
DAFTAR PUSTAKA
-
PROFIL PENULIS
Unduhan
Referensi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485, 6 Mei 2021. (JDIH LKPP)
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola, 25 Feb. 2022.
Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, 2018. (JDIH LKPP)
Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63, 2 Feb. 2021. (JDIH LKPP)
Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 30 Apr. 2025. (JDIH LKPP)
Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2007. (Peraturan BPK)
Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2014. (JDIH LKPP)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, 2 Feb. 2021. (JDIH LKPP)
A. A. Rakhman dan I. I. Hardian, Swakelola 360°: Panduan Praktis, Mitigasi Risiko, dan Standardisasi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Audit-Ready), naskah buku (draft), 1 Jan. 2026.
Model Dokumen Buku Swakelola 360°, dokumen kerja (toolkit/formulir internal), 2026.
Ceklist Model Dokumen Swakelola 360°, dokumen kerja (checklist kelengkapan), 2026.
Lampiran Referensi Global & Inspirasi Visual, dokumen kerja (kurasi benchmark), 2026.
Referensi Global (Benchmark Penguatan Justifikasi, Partisipasi, & Kontrol)
The World Bank, Procurement Regulations for IPF Borrowers, Fifth Edition, Sep. 2023. (The World Bank Docs)
The World Bank, Procurement Regulations for IPF Borrowers, Sixth Edition, Feb. 2025 (effective 1 Mar. 2025). (World Bank)
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), UNCITRAL Model Law on Public Procurement, 2011. (KHP Internasional)
World Bank, Bank-Financed Projects with Community Participation: A Manual for Designing Procurement and Disbursement Mechanisms, 2001. (World Bank)
World Bank, Community Based Procurement (Working Paper), 2010. (World Bank)
World Bank, Participatory Budgeting in Brazil, Working Paper, 2008. (World Bank)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Public Procurement for Public Sector Innovation, 2024. (OECD)
International Labour Organization (ILO), Community Contracting Approach, 2017. (International Labour Organization)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), A. McCord, An Introduction to MGNREGA Innovations and their Potential for India–Africa Linkages, Working Paper, 2019. (GIZ)
Department of Social Welfare and Development (DSWD), Philippines, KALAHI-CIDSS: Community-Driven Development (CDD) – Program Overview/FAQs, 2020. (Kalahi-CIDSS)
Department of Social Welfare and Development (DSWD), Philippines, Manual on Community Participation in Procurement, 2014. (Kalahi-CIDSS)
Asian Development Bank (ADB), The KALAHI-CIDSS Project in the Philippines, case study/report, 2012. (ADB)
