SIMPUL KOTA DAN DESA: Harmoni Ekonomi Pembangunan
Kata Kunci:
KOTA, DESASinopsis
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Keberagaman wilayah menjadikan hubungan antara kota dan desa menjadi dinamis dan saling melengkapi. Hubungan yang saling menguntungkan antara kota dan desa merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Buku berjudul Simpul Kota dan Desa: Harmoni Ekonomi Pembangunan ini hadir sebagai upaya untuk memahami lebih dalam bagaimana hubungan antara kota dan desa bisa dimanfaatkan secara optimal demi tercapainya harmoni dalam pembangunan ekonomi. Buku ini menggunakan pendekatan teori dalam membahas berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar ekonomi pembangunan, teori yang mendasarinya, hingga strategi penerapan di lapangan.
Pembahasan dalam buku ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ruang, dan kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan karena pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan holistik yang memperhatikan berbagai faktor yang saling berkaitan. Harapannya, buku ini dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, praktisi pembangunan, pengambil kebijakan, dan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Diharapakan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kota dan desa dapat mendorong terciptanya strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selamat membaca!
Bab
-
KATA PENGANTAR
-
DAFTAR ISI
-
01. MEMAHAMI SIMPUL KOTA DAN DESA
-
02. TEORI-TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI
-
03. POLA RUANG DAN AKSESIBILITAS: DIMENSI SPASIAL HUBUNGAN KOTA DAN DESA
-
04. HUBUNGAN KOTA DAN DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
-
05. PEMBANGUNAN INKLUSIF
-
06. INFRASTRUKTUR DAN AKSEBILITAS WILAYAH
-
07. PERAN SUMBER DAYA ALAM DAN MANUSIA
-
08. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TATA KELOLA WILAYAH
-
09. STRATEGI PENGUATAN EKONOMI DESA
-
10. INTERGRASI WILAYAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
-
11. STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI LAPANGAN
-
12. PENUTUP DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
-
DAFTAR PUSTAKA
-
PROFIL PENULIS
Unduhan
Referensi
Aditya, R., & Prasetyo, B. (2024). "Transformasi Digital Desa: Peluang dan Tantangan dalam Era Industri 4.0". Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 21(3), 78-95. Jakarta: Institut Teknologi Pembangunan.
Amir, H. (2018). "Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Tata Ruang Indonesia". Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 29(2), 145-162.
Andani, A. (2022). Kompleksitas Pembangunan Tata Ruang di Era Global. Jakarta: Penerbit Akademia.
Andika, P., & Sari, L. (2023). "Evaluasi Program Desa Mandiri dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan". Jurnal Kebijakan Pembangunan, 18(2), 45-62. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Ardiansyah, M. Dampak Sosial-Ekonomi Pengembangan KEK Mandalika terhadap Masyarakat Lokal. 2021. Mataram: Universitas Mataram Press.
Asian Development Bank. Framework of Inclusive Growth Indicators. 2012. Manila: ADB.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan Pembangunan Wilayah. 2020. Jakarta: Bappenas.
Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Daerah Rural dan Urban Indonesia. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Desa di Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024: Dinamika Pembangunan Kota dan Desa. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. Indeks Gini Indonesia Tahun 2023. 2023. Jakarta: BPS.
Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Bappenas. (2023). Laporan Pembangunan Nasional Tahun 2022. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Bappenas. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Bappenas. (2024). Panduan Penyusunan RPJPD 2025-2045. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. 2020. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. 2019. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Bappenas. Strategi Pengembangan Wilayah. 2020. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Barro, Robert J., and Sala-i-Martin, Xavier. Economic Growth. 2004. Cambridge: MIT Press.
Brodjonegoro, Bambang P.S. (2020). Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Evaluasi dan Prospek. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Brunner, Hans-Peter. What is Economic Corridor Development and What Can It Achieve in Asia’s Subregions?. 2013. Manila: Asian Development Bank.
Brynjolfsson, Erik dan McAfee, Andrew. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, 2014, New York: W. W. Norton & Company.
Budiharjo, Eko. (1997). Perencanaan Kota dan Wilayah. Bandung: Alumni.
Budiharto, A. (2022). Disparitas Pembangunan Regional Indonesia: Analisis dan Solusi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Budiharto, S. (2023). Harmoni Pembangunan Nasional: Integrasi Kota dan Desa Menuju Indonesia Emas. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Button, Kenneth. Transport Economics, 3rd Edition, 2010, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Castells, Manuel. The Rise of the Network Society, 2nd Edition, 2010, Oxford: Blackwell Publishers.
Chambers, Robert. (2021). Rural Development: Putting the Last First. London: Routledge.
Chambers, Robert. Rural Development: Putting the Last First. 1983. London: Longman.
Christaller, W. (1933). Central Places in Southern Germany. Translated by C. W. Baskin (1966). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Christaller, Walter. Central Places in Southern Germany. 1933. Translated by Carlisle W. Baskin. 1966. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Christaller, Walter. Central Places in Southern Germany. hlm. 63–75. 1933. Jena: Gustav Fischer Verlag. (Edisi Inggris: Prentice Hall, 1966, Englewood Cliffs).
Departemen Koperasi dan UKM. (2024). Statistik Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia 2024. Jakarta: Depkop UKM.
Domar, E.D. Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. 1946. London: Economica.
Douglas, Ian. (2006). The Urban Environment. London: Routledge.
Douglass, Mike. A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia. 1998. Jakarta: United Nations Centre for Regional Development (UNCRD).
Firman, Tommy. Perencanaan dan Pembangunan Kota di Indonesia. 2004. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Firman, Tommy. Spatial Planning in Indonesia: From Centralized to Decentralized Planning. 2007. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
Firman, Tommy. Urbanisasi dan Perkembangan Kota di Indonesia. 2009. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Fitriani, R., & Wibowo, H. (2023). "Analisis Efektivitas Kawasan Agropolitan dalam Mengurangi Kemiskinan Perdesaan". Indonesian Journal of Rural Development, 12(3), 78-95.
Flora, Cornelia Butler dan Jan L. Flora. (2022). Rural Communities: Legacy and Change. 6th Edition. Boulder: Westview Press.
Frank, Andre Gunder. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. 1967. New York: Monthly Review Press.
Friedmann, John & Douglass, Mike. Agropolitan Development: Toward a New Strategy for Regional Planning in Asia. 1978. Bangkok: United Nations Centre for Regional Development.
Friedmann, John dan Mike Douglass. Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia. 1975. Bangkok: United Nations ESCAP.
Friedmann, John. (1966). Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. Cambridge: The MIT Press.
Fujita, Masahisa, Krugman, Paul, dan Venables, Anthony J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. 1999. Cambridge: MIT Press.
Haggett, P. (2001). Geography: A Global Synthesis. New York: Pearson Education.
Handayani, M., & Wijaya, A. (2024). "Evaluasi Implementasi Dana Desa dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan". Indonesian Journal of Public Policy, 19(2), 145-162.
Harrod, R.F. An Essay in Dynamic Theory. 1939. London: The Economic Journal.
Hartono, D. (2021). Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Desa Wisata di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Hirschman, Albert O. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
Hudalah, Delik et al. Industrial Decentralization in Indonesia: The Challenge of Development Corridors. 2014. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hugo, Graeme. Urbanisasi dan Perubahan Sosial di Asia Tenggara. 2000. Jakarta: LP3ES.
Imamora, R., & Sarjono, A. (2022). "Tantangan Implementasi Kebijakan Tata Ruang di Indonesia". Indonesian Journal of Spatial Planning, 15(3), 78-95.
Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.
Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.
Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). Laporan Evaluasi Implementasi Dana Desa 2015-2024. Jakarta: Kemendesa PDTT.
Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.
Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.
Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Desa Wisata. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.
Indonesia. Kementerian Pertanian. (2012). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Agropolitan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia.
Kementerian ATR/BPN. Pedoman Penataan Ruang Wilayah Nasional. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2022.
Kementerian ATR/BPN. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Volume II, hlm. 82–95. 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Kementerian ATR/BPN. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Kementerian ATR/BPN. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2007. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Kementerian Dalam Negeri. (2023). Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kemendagri.
Kementerian Desa PDTT. Laporan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Nasional (KPPN). 2021. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
Kementerian Desa PDTT. Pedoman Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). 2019. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
Kementerian Desa PDTT. Pembangunan Kawasan Perdesaan: Strategi dan Implementasi. Jakarta: Kementerian Desa, 2023.
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. (2024). Indeks Desa Membangun 2024. Jakarta: Kemendesa PDTT.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Tahunan Dana Desa 2022. 2022. Jakarta: Kemendesa PDTT.
Kementerian Ketenagakerjaan. (2023). Kompendium Peraturan Ketenagakerjaan. Jakarta: Kemnaker.
Kementerian Keuangan RI. APBN untuk Semua: Buku Saku Anggaran Inklusif. 2021. Jakarta: Kemenkeu RI.
Kementerian Keuangan. (2024). Harmonisasi Kebijakan Fiskal Daerah: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Kemenkeu.
Kementerian Keuangan. (2024). Panduan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025. Jakarta: Kemenkeu.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Panduan Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Jakarta: KLHK.
Kementerian Pertanian RI. Kebijakan Pengembangan Minapolitan dan Agropolitan. 2011. Jakarta: Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian. Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan. 2004. Jakarta: Badan Litbang Pertanian, Kementan RI.
Kementerian PPN/Bappenas. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 2011. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Kementerian PPN/Bappenas. RPJMN 2020–2024, 2019, Jakarta: Bappenas.
Kementerian PPN/Bappenas. RPJMN 2020–2024. 2020. Jakarta: Bappenas.
Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest and Money. 1936. London: Macmillan.
Kuncoro, Mudrajad. (2013). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Kuncoro, Mudrajad. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. 2010. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Kurnianingsih, D. (2023). "Refleksi Teori Pembangunan Endogen dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Desa". Jurnal Sosiologi Pedesaan, 11(4), 234-251.
Kusuma, B., & Pratama, A. (2024). "Disparitas Pembangunan Indonesia Timur dan Barat: Studi Komparatif 2010-2023". Jurnal Ekonomi Regional, 19(1), 23-40.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020). Pembangunan Indonesia-Sentris: Konektivitas Antar Wilayah. Jakarta: LIPI Press.
Lestari, P., & Rahman, F. (2024). "Tantangan dan Peluang Implementasi SDGs di Tingkat Desa". Sustainable Development Review, 8(1), 45-62.
Lestari, S. (2022). "Implementasi Konsep Agropolitan dalam Pembangunan Wilayah Perdesaan". Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 33(2), 156-172.
Lewis, W. Arthur. (1955). The Theory of Economic Growth. Homewood: Richard D. Irwin, Inc.
Lucas, Robert E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development.” Journal of Monetary Economics, Vol. 22. Elsevier.
Lucas, Robert E. On the Mechanics of Economic Development. 1988. Chicago: University of Chicago Press.
Malthus, Thomas Robert. An Essay on the Principle of Population. 1798. London: J. Johnson.
Mandasari, A., & Prabawati, S. (2020). "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Agropolitan: Studi Kasus Kabupaten Malang". Tourism and Hospitality Essentials Journal, 10(1), 35-48.
Mardiasmo. (2023). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Andi Offset.
Mubyarto. Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pancasila. 2002. Jakarta: LP3ES.
Mubyarto. Ekonomi Pancasila: Pengantar Studi. 1999. Yogyakarta: BPFE.
Mubyarto. Pengantar Ekonomi Pertanian, 2001, Yogyakarta: LP3ES.
Mulyana, Agus. Transformasi Digital untuk Pembangunan Daerah, 2020, Bandung: Alfabeta.
Myrdal, Gunnar. (1957). Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: Duckworth.
Nasution, Adnan G. Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. 2020. Jakarta: LP3ES.
Nugroho, B. (2023). Model Pembangunan Desa Mandiri di Era Digital. Surabaya: Airlangga University Press.
Nugroho, T. (2023). Menuju Desa Mandiri: Strategi Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Paramita, S. (2022). "Tantangan Desa di Masa Depan: Analisis Prospektif Pembangunan Perdesaan Indonesia". Jurnal Perencanaan Pembangunan, 15(3), 112-128.
Pelling, Mark & Wisner, Ben. Disaster Risk Reduction: Cases from Urban Africa. 2009. London: Earthscan.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2021.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Sekretariat Negara, 2007.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara, 2024.
Perroux, François. Note sur la notion de pole de croissance. 1955. Paris: Économie Appliquée.
Poesoro, Amalia A. Perekonomian Indonesia dan Tantangan Ekonomi Pancasila. 2011. Jakarta: Kompas Gramedia.
Porter, Michael E. (2020). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
Porter, Michael E. The Competitive Advantage of Nations. 1990. New York: Free Press.
Pradana, G., & Wijaya, K. (2024). "Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kawasan Timur Indonesia". Jurnal Kebijakan Publik, 15(2), 89-106.
Prasojo, Eko. (2022). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Jakarta: UI Press.
Pratiwi, L., & Santoso, H. (2024). "Digitalisasi Ekonomi Perdesaan: Pembelajaran dari Program Desa Digital". E-Government Journal, 12(2), 78-95.
Prebisch, Raúl. (1950). The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. New York: United Nations Economic Commission for Latin America.
Priyanta, D. (2015). Perencanaan Tata Ruang Berkelanjutan: Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan Universitas Padjadjaran. (2024). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Evaluasi dan Prospek. Bandung: Unpad Press.
Raharjo, M. (2023). "Harmonisasi Pembangunan Kota-Desa dalam Kerangka Tata Ruang Nasional". Jurnal Penataan Ruang, 18(3), 45-62.
Raharjo, S. (2021). "Tantangan dan Peluang Pengembangan Kawasan Agropolitan di Indonesia". Agribusiness Journal, 17(4), 412-428.
Raharjo, S. T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa: Konsep dan Aplikasi. Bandung: Humaniora.
Ray, Christopher. Culture, Intellectual Property and Territorial Rural Development. 1999. Newcastle: University of Newcastle, Centre for Rural Economy.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Jakarta: Bappenas-Kemendagri.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Jakarta: Kemendesa PDTT.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Sekretariat Negara.
Ricardo, David. On the Principles of Political Economy and Taxation. 1817. London: John Murray.
Richardson, Harry W. Urban Economics. 1993. New York: Macmillan Publishing.
Rodrigue, Jean-Paul. The Geography of Transport Systems. 2017. New York: Routledge.
Rodrigue, Jean-Paul. The Geography of Transport Systems. 2020. New York: Routledge.
Romer, Paul M. (1990). “Endogenous Technological Change.” Journal of Political Economy, Vol. 98(5), Part 2. University of Chicago Press.
Romer, Paul M. “Endogenous Technological Change.” Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, 1990.
Romer, Paul. “Endogenous Technological Change.” Journal of Political Economy, 1990. Chicago: University of Chicago Press.
Rondinelli, Dennis A. (2019). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. London: Sage Publications.
Rostow, W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. 1960. Cambridge: Cambridge University Press.
Rustiadi, Ernan. Perencanaan Pembangunan Wilayah. 2010. Bogor: Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan, LPPM IPB Press.
Sajogyo, Pudjiwati. Ekologi Manusia dan Urbanisasi. 2002. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Saragih, Bungaran. (2021). Agribisnis Berbasis Peternakan: Kumpulan Pemikiran. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
Sari, W., & Utami, P. (2023). "Peran Desa Wisata dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berkelanjutan". Journal of Sustainable Tourism, 8(2), 67-84.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). "Membangun Indonesia dari Pinggiran: Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah". Policy Brief Sekretariat Negara, diakses dari https://www.setneg.go.id pada tanggal 30 Juli 2025.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). "Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Policy Brief Sekretariat Negara, diakses dari https://www.setneg.go.id pada tanggal 30 Juli 2025.
Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
Sidik, Machfud. (2021). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Simanjuntak, Robert A. (2023). Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: ANDI.
Sjafrizal. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. 2008. Padang: Baduose Media.
Sjafrizal. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. 2014. Padang: Baduose Media.
Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 1776. London: W. Strahan and T. Cadell.
Soetomo. (2009). Urbanisasi dan Permasalahan Kota di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soetrisno, Loekman. Perkotaan dan Permasalahan Kota di Indonesia. 2001. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Solow, Robert M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. 1956. Cambridge: Harvard University Press.
Solow, Robert M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. 1956. The Quarterly Journal of Economics. Cambridge: Oxford University Press.
Solow, Robert M. Growth Theory: An Exposition. 1970. Oxford: Clarendon Press.
Stiglitz, Joseph E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W. W. Norton & Company.
Stohr, Walter B. dan Taylor, Fraser. Development from Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries. 1981. Chichester: John Wiley & Sons.
Suharto, E. (2024). Kebijakan Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan: Perspektif Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Suharyo, Widjajanti I., dkk. (2022). Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: LIPI Press.
Sumodiningrat, Gunawan. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suryahadi, Asep, dkk. (2022). Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia: Tantangan dan Peluang. Jakarta: LIPI Press.
Sutomo. (2018). Pembangunan Desa dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sutoro, Eko. (2022). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Syafrial & Suradisastra, K. Pengembangan Wilayah Agropolitan. 2002. Bogor: IPB Press.
Tacoli, Cecilia. (2004). Rural-Urban Linkages and Pro-Poor Agricultural Growth: An Overview. London: International Institute for Environment and Development.
Tacoli, Cecilia. Rural-Urban Interactions: A Guide to the Literature. Volume 10, hlm. 1–42. 1998. London: International Institute for Environment and Development (IIED).
Tambunan, Tulus T.H. (2021). Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tarigan, R. (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. Economic Development. 2011. Boston: Pearson Education, Inc.
Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. Economic Development. 2020. New York: Pearson Education Inc.
Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. Economic Development. 2020. Boston: Pearson Education.
Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. Pembangunan Ekonomi. 2011. Jakarta: Erlangga.
Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2020). Economic Development. Harlow: Pearson Education Limited.
Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2020). Economic Development. Harlow: Pearson Education Limited.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2020). Economic Development. 12th Edition. Boston: Pearson.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2020). Economic Development. 12th Edition. Boston: Pearson.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. Economic Development. 13th Edition. 2020. New York: Pearson Education.
Todaro, Michael P., and Smith, Stephen C. (2015). Economic Development, 12th ed. Boston: Pearson Education.
Todaro, Michael P., dan Smith, Stephen C. Pembangunan Ekonomi. 2006. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Amandemen terakhir).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
UNDP Indonesia. Inclusive Development Strategy for Local Governments. 2018. Jakarta: United Nations Development Programme.
von Thünen, Johann Heinrich. Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. hlm. 1–50. 1826. Hamburg: Perthes.
Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System. 1974. New York: Academic Press.
WCED (World Commission on Environment and Development). Our Common Future (The Brundtland Report). 1987. Oxford: Oxford University Press.
Weber, Alfred. Theory of the Location of Industries. hlm. 10–45. 1909. Chicago: University of Chicago Press.
Widodo, J., & Sari, D. (2023). "Implementasi Konsep Smart Village dalam Konteks Transformasi Digital Perdesaan". Journal of Rural Information Systems, 9(2), 156-173.
World Bank. (2023). Decentralization and Regional Development in Indonesia. Washington DC: World Bank Group.
World Bank. (2023). Indonesia Human Capital Review 2023: Investing in Indonesia's Future. Washington DC: World Bank Group.
World Bank. Digital Dividends: World Development Report. 2021. Washington, D.C.: World Bank Group.
World Bank. Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. 2013. Washington, D.C.: World Bank Publications.
World Bank. Indonesia Economic Quarterly: Investing in People. 2019. Jakarta: World Bank Indonesia.
World Bank. World Development Report 2021: Data for Better Lives, 2021, Washington D.C.: World Bank Publications.
World Commission on Environment and Development. Our Common Future. 1987. Oxford: Oxford University Press.
World Resources Institute Indonesia. (2024). "Urbanisasi dan Pembangunan Kota Berkelanjutan di Indonesia". WRI Indonesia Policy Paper, diakses dari https://wri-indonesia.org pada tanggal 30 Juli 2025.
Yudhoyono, Susilo Bambang. Indonesia’s Inclusive Growth: A Path Toward Economic Justice. 2014. Jakarta: Office of the President.
Yuliani, Evi Fitriani. Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Pembangunan. 2022. Jakarta: LP3ES.
Yustika, Ahmad Erani. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi. 2012. Malang: Bayumedia Publishing.
