IMPLMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH: Perspektif Hukum Tata Negara
Kata Kunci:
IMPLMENTASI PRINSIP, PEMERINTAHAN DAERAH, GOOD GOVERNANCESinopsis
Otonomi daerah dan desentralisasi bukan sekadar instrumen pembagian kekuasaan, melainkan mandat konstitusional untuk menyejahterakan rakyat melalui tata kelola yang beradab, rasional, dan akuntabel. Buku ini hadir untuk mendekonstruksi paradigma lama, membedah dinamika pemerintahan lokal tidak hanya sebagai persoalan efisiensi administratif, tetapi sebagai wujud nyata dari supremasi hukum tata negara.
Karya antologi ini merajut berbagai pemikiran kritis secara komprehensif, diawali dengan refleksi mendalam mengenai Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi. Diskursus elektoral ini kemudian diperluas melalui analisis tajam terkait wacana Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Implikasi terhadap Kemandirian Pemerintahan Daerah, guna memastikan agar intervensi dan konstelasi politik pusat tidak mereduksi otonomi lokal. Dari ranah politik, kajian bergerak menuju struktur ketatanegaraan dengan menyoroti Kelembagaan Negara dan Reformasi Tata Kelola Daerah: Kritik Konstitusional atas Asimetri Kewenangan dan Akuntabilitas Publik. Kritik ini menjadi pijakan rasional untuk merumuskan langkah-langkah konkret bagi Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam Mewujudkan Otonomi Daerah yang Efektif. Cita-cita kemandirian dan optimalisasi ini tentu menuntut komitmen penuh pada Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Menuju Birokrasi Bersih, Akuntabel, dan Inovatif.
Di era disrupsi informasi, buku ini juga merespons tantangan modernisasi melalui Pendekatan Legal Policy terhadap Digitalisasi E-Government dan E-Governance dalam Perspektif Welfare State, sekaligus menegaskan Urgensi Normatif Pengaturan Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia: Implementasi dan Dampak Artificial Intelligence bagi Hukum, agar pemanfaatan teknologi tetap tunduk pada koridor perlindungan hak warga negara. Lebih jauh, kajian ini tidak luput menyentuh isu krusial tentang ruang hidup masyarakat dengan mengkolaborasikan Good Governance dan Hukum Tata Negara: Membedah Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam, serta memastikan keberpihakan negara pada Legitimasi Ketahanan Pangan sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia.
Seluruh rangkaian diskursus ini dibingkai utuh dalam gagasan Good Governance sebagai Rasionalitas Normatif: Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa asas-asas pemerintahan yang baik adalah roh dan standar validitas mutlak bagi setiap tindakan birokrasi. Ditulis dengan landasan teoretis yang kokoh dan analisis empiris yang kaya, buku ini menjadi referensi esensial bagi para akademisi, mahasiswa, birokrat, hingga pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa setiap gerak langkah kekuasaan di daerah senantiasa seirama dengan detak jantung negara hukum.
Bab
-
KATA PENGANTAR
-
DAFTAR ISI
-
BAB 1 PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL: IMPLIKASI TERHADAP KEMANDIRIAN PEMERINTAHAN DAERAH
-
BAB 2 URGENSI NORMATIF PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: IMPLEMENTASI DAN DAMPAK ARTIFICIAL INTELLIGENCE BAGI HUKUM
-
BAB 3 KELEMBAGAAN NEGARA DAN REFORMASI TATA KELOLA DAERAH: KRITIK KONSTITUSIONAL ATAS ASIMETRI KEWENANGAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
-
BAB 4 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG EFEKTIF
-
BAB 5 LEGITIMASI KETAHANAN PANGAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA
-
BAB 6 PENDEKATAN LEGAL POLICY TERHADAP DIGITALISASI E-GOVERNMENT DAN E-GOVERNANCE DALAM PERSEPEKTIF WELFARE STATE
-
BAB 7 KONSTITUSIONALITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI
-
BAB 8 GOOD GOVERNANCE DAN HUKUM TATA NEGARA: MEMBEDAH KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM
-
BAB 9 TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH: MENUJU BIROKRASI BERSIH, AKUNTABEL, DAN INOVATIF
-
BAB 10 GOOD GOVERNANCE SEBAGAI RASIONALITAS NORMATIF: REKONSTRUKSI HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Unduhan
Referensi
Al-Maida, Sri Ariana., dan Rosmini. “Pemisahan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah”. Risalah Hukum. Vol.18 No. 1. DOI: https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.586 Tahun 2023. 21.
Andriyan, Dody Nur. Hukum Kelembagaan Negara: Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2019).
Aspinall, Edward. and Marcus Mietzner. “Indonesia’s Democratic Paradox: Elite Democracy, Populism and the Decline of the Party System.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 55. no. 3 (2019): 295–317.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika. 2020).
___________. Perihal Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Konstitusi Press. 2006).
___________. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers. 2006).
Attamimi, A. Hamid S. Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015).
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Laporan Fiskal Nasional 2022, (Jakarta: Bappenas, 2022), 73
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. edisi revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018).
Dahl, Robert A. Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press. 1989).
___________. On Democracy (New Haven: Yale University Press. 2020).
Davidson, Jamie S. Indonesia: Twenty Years of Democracy (Cambridge: Cambridge University Press. 2018).
Diamond, Larry. Developing Democracy: Toward Consolidation (Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1999).
Firmantoro, Zuhad Aji. “Dilema Putusan MK 135/2024. dari https://www.hukumonline.com. Diakses pada 14 September 2025.
Fuller, Lon L. The Morality of Law (New Haven: Yale University Press. 1969).
Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Cambridge: MIT Press. 1996).
Harian Fajar. Krisis Konstitusional: Putusan MK Nomor 135 dan Ancaman terhadap Demokrasi Elektoral, 14 September 2025.
Harman, Benny K. Demokrasi, Pemilu, dan Negara Hukum. (Yogyakarta: FH UGM Press. 2020).
Harun, Refly. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Konpress. 2018).
Hukumonline, “Dilema Putusan MK 135/2024: Antara Legitimasi dan Kewenangan,” https://www.hukumonline.com. Diakses pada 14 September 2025.
Huntington, Samuel P. Gelombang Demokratisasi Ketiga. (Jakarta: Grafiti. 1997).
Indrayana, Denny. “Problematika Pemilu Serentak dan Masa Jabatan Kepala Daerah.” Jurnal Konstitusi 18. no. 1 (2021): 55–72.
Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers. 2019).
KPU RI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bagian dari Perbaikan Pemilu”, https://www.kpu.go.id/berita/baca/13029/putusan-mk-bagian-perbaikan-pemilu. Diakses pada 15 September 2025.
Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024,45–47.
Mainwaring, Scott. Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse (Cambridge: Cambridge University Press. 2018).
Montesquieu, Charles Louis. The Spirit of Laws, ed. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, and Harold Samuel Stone (Cambridge: Cambridge University Press. 1989).
Pateman, Carole. Participation and Democratic Theory (Cambridge: Cambridge University Press 1970).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak
Rondinelli, Dennis A. and G. Shabbir Cheema. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries (Beverly Hills: Sage Publications. 1983).
Rondinelli, Dennis A. Decentralization in Developing Countries: A Review of Experience (Washington. D.C.: World Bank. 1983).
Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan. “Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal”, Volksgesit, Vol. 4 No. 2 , DOI: https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5224, tahun 2021, 12.
Smith, Brian C. Decentralization: The Territorial Dimension of the State (London: George Allen & Unwin. 1985).
Supriyanto, Didik. “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Serentak.” Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Vol. 15. No. 2 (2021): 45–62.
___________. “Tantangan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemisahan Jadwal.” Jurnal Pemilu dan Demokrasi 16. no. 2 (2022): 41–59.
Susanti, Bivitri. “Judicial Activism dan Implikasinya terhadap Pemisahan Kekuasaan di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 17. no. 3 (2020): 421–440.
Tirtosudarmo, Riwanto. The Politics of Migration in Indonesia and Beyond (Singapore: Springer. 2019).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E; dan beberapa catatan persidangan Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7, hasil perubahan ketiga.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
Ali, Omar, Wiem Abdelbaki, Anup Shrestha, Ersin Elbasi, Mohammad Abdallah Ali Alryalat, and Yogesh K Dwivedi. “A systematic literature review of artificial intelligence in the healthcare sector: Benefits, challenges, methodologies, and functionalities.” Journal of Innovation & Knowledge/Journal of Innovation and Knowledge 8, no. 1 (January 1, 2023): 100333. https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100333.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Indonesia 2020-2045, (Jakarta: BPPT, 2020).
BBC News Indonesia. “Ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor, pakar siber: ‘ini peretasan paling parah’”, tersedia pada https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51v25916zlo, diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.
Bisnis.com, “Hukumonline Sukses Raih Pendanaan Seri B untuk Inovasi Kepatuhan Hukum”, tersedia pada https://ekonomi.bisnis.com/read/ 20240212/12/1739157/hukumonline-sukses-raih-pendanaan-seri-b-untuk-inovasi-kepatuhan-hukum, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.
Chen, Jim X. “The Evolution of Computing: AlphaGo.” Computing in Science & Engineering 18, no. 4 (July 1, 2016): 4–7. https://doi.org/ 10.1109/mcse.2016.74.
Cui, Zhihua, Xuechun Jing, Peng Zhao, Wensheng Zhang, and Jinjun Chen. “A New Subspace Clustering Strategy for AI-Based Data Analysis in IoT System.” IEEE Internet of Things Journal 8, no. 16 (August 15, 2021): 12540–49. https://doi.org/10.1109/jiot.2021.3056578.
DA, Ady Thea. “Hukumonline Kembangkan Chatbot Berbasis Teknologi GPT”, tersedia pada https://www.hukum online.com/ berita/a/hukumonline-kembangkan-chatbot-berbasis-teknologi-gpt-lt643e54b6eb6a4/, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.
Doly, Denico. “Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, INFO Singkat 15, No. 19 (2023): 3.
Gargeya, Rishab, and Theodore Leng. “Automated Identification of Diabetic Retinopathy Using Deep Learning.” Ophthalmology 124, no. 7 (July 1, 2017): 962–969. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2017.02.008.
Gibbons, Elizabeth D. “Toward a More Equal World: The Human Rights Approach to Extending the Benefits of Artificial Intelligence.” IEEE Technology & Society Magazine 40, no. 1 (March 1, 2021): 25–30. https://doi.org/10.1109/ mts.2021.3056295.
Gupta, Rohan, Devesh Srivastava, Mehar Sahu, Swati Tiwari, Rashmi K. Ambasta, and Pravir Kumar. “Artificial intelligence to deep learning: machine intelligence approach for drug discovery.” Molecular Diversity 25, no. 3 (April 12, 2021): 1315–1360. https://doi.org/10.1007/ s11030-021-10217-3.
Halfpenny, William, and Sally L. Baxter. “Towards effective data sharing in ophthalmology: data standardization and data privacy.” Current Opinion in Ophthalmology, With Evaluated MEDLINE/Current Opinion in Ophthalmology 33, no. 5 (July 12, 2022): 418–424. https://doi.org/10.1097/ icu.0000000000000878.
Hildt, Elisabeth. “Artificial Intelligence: Does Consciousness Matter?” Frontiers in Psychology 10 (July 2, 2019). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01535.
Holcomb, Sean D., William K. Porter, Shaun V. Ault, Guifen Mao, and Jin Wang. “Overview on DeepMind and Its AlphaGo Zero AI,” ICBSE 18: Proceedings of the 2018 International Conference on Big Data and Education, March 9, 2018. https://doi.org/10.1145/3206157.3206174.
IAPP Research and Insights, “Global AI Law and Policy Tracker”, tersedia pada https://iapp.org/media/pdf/resource_ center/global_ai_legislation_tracker.pdf#page=12.85, diakses pada tanggal 21 September 2025.
IBM, “Watson AI”, tersedia pada https://www.ibm.com/watson, diakses pada tanggal 24 September 2025.
Kalluri, Pratyusha. “Don’t ask if artificial intelligence is good or fair, ask how it shifts power.” Nature 583, no. 7815 (July 7, 2020): 169. https://doi.org/10.1038/d41586-020-02003-2.
Kasparov, Garry. “The Chess Master and the Computer.” The New York Review of Books, tersedia pada https://www.nybooks.com/articles/2010/02/11/the-chess-master-and-the-computer/?pagination=false&printpage=true, diakses pada tanggal 25 September 2025.
Kaul, Vivek, Sarah Enslin, and Seth A. Gross. “History of artificial intelligence in medicine.” Gastrointestinal Endoscopy 92, no. 4 (October 1, 2020): 807–812. https://doi.org/ 10.1016/j.gie.2020.06.040.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Pemerintah Luncurkan Portal Satu Data Indonesia”, tersedia pada https://www.kominfo.go.id/content /detail/46520/pemerintah-luncurkan-portal-satu-data-indonesia/0/berita, tersedia pada tanggal 6 Oktober 2025.
Kim, Sung Wook, Jun Ho Kong, Sang Won Lee, and Seungchul Lee. “Recent Advances of Artificial Intelligence in Manufacturing Industrial Sectors: A Review.” International Journal of Precision Engineering and Manufacturing/International Journal of the Korean Society of Precision Engineering 23, no. 1 (November 3, 2021): 111–129. https://doi.org/ 10.1007/s12541-021-00600-3.
Liu, Lu, Han Hu, Yong Luo, and Yonggang Wen. “When Wireless Video Streaming Meets AI: A Deep Learning Approach.” IEEE Wireless Communications 27, no. 2 (April 1, 2020): 127–33. https://doi.org/10.1109/mwc.001.1900220.
Milmo, Dan. “Don’t wait for Post Office-style scandal before regulating AI, ministers told,” The Guardian, tersedia pada https://www.theguardian.com/technology/2024/feb/06/dont-wait-for-post-office-style-scandal-before-regulating-ai-ministers-told, diakses pada tanggal 20 September 2025.
Nababan, Willy Medi Christian. “SDM Indonesia Dinilai Belum Siap Manfaatkan Kecerdasan Buatan”, tersedia pada https://www.kompas.id/baca/ekonomi /2023/05/14/sdm-indonesia-belum-siap-manfaatkan-ai, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.
Oosthuizen, Kim, Elsamari Botha, Jeandri Robertson, and Matteo Montecchi. “Artificial intelligence in retail: The AI-enabled value chain.” Australasian Marketing Journal 29, no. 3 (August 1, 2020): 264–273. https://doi.org/10.1016/ j.ausmj.2020.07.007.
Postman, Neil. Teknopoli: Budaya, Saintisme, Monopoli Teknologi, (Yogyakarta: Basabasi, 2021) diterjemahkan dari Neil Postman, Technopoly: The Surrender of Culture to Technology, (Vintage Books, 1992).
Putra, Revan Ananda. “Akankah Artificial Intelligence Dapat Menggantikan Profesi Pengacara?”, tersedia pada https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/05/24 /akankah-artificial-intelligence-dapat-menggantikan-profesi-pengacara/# _ftn16, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.
Rissland, Edwina L. “Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal Reasoning.” the Yale Law Journal 99, no. 8 (June 1, 1990): 1957. https://doi.org/ 10.2307/796679.
Rosalini, Margaretha Puteri, Satrio Pangarso Wisanggeni, dan Albertus Krisna, “Indonesia Belum Punya Regulasi soal AI”, tersedia pada https://www.kompas.id/baca/investigasi/2 023/06/27/vakum-regulasi-kecerdasan-artifisial-di-indonesia, diakses pada tanggal 3 Oktober 2025.
Russell, Stuart J. Peter Norvig, et al. Artificial Intelligence A Modern Approach: Third Edition, (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2010).
Sen, Ravi. “Inilah seberapa berharganya informasi pribadi Anda bagi penjahat dunia maya - dan apa yang mereka lakukan terhadap informasi tersebut”, tersedia pada https://theconversation.com/heres-how-much-your-personal-information-is-worth-to-cybercriminals-and-what-they-do-with-it-158934, diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.
Shubhendu S., Shukla and Jaiswal Vijay. “Applicability of Artificial Intelligence in Different Fields of Life.” International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER) 1, Iss. 1 (2013): 28-35.
Sujatmiko, Edy. “Mobil tilang elektronik Polda Metro dilengkapi kecerdasan buatan”, tersedia pada https://www.antaranews.com/berita/3209273/mobil-tilang-elektronik-polda-metro-dilengkapi-kecerdasan-buatan, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025.
Tarleton Gillespie, Pablo J. Boczkowski, dan Kirsten A. Foot, ed. Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society, (Massachusetts: The MIT Press, 2014).
Ulya, Fika Nurul dan Diamanty Meiliana. “Gubernur Lemhannas: Indonesia Alami 2.200 Serangan Siber Tiap Satu Menit”, tersedia pada https://nasional.kompas.com/read/ 2023/08/07/14265531/gubernur-lemhannas-indonesia-alami-2200-serangan-siber-tiap-satu-menit, diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.
Arfandy, Muh Farhan., Auliah Ambarwati., Amin Nugrah Santoso., Wiwin. “The Evolution of Legislative Power Relations between the Parliament and the President in Indonesia’s Constitutional System.” Amsir Law Journal 7. no. 1 (2025): 22-39.
Arif, Alma., dan Irfan Ridwan Maksum. “Functional Decentralization Construct in Decentralization Policy in Indonesia (A Study of Irrigation, Education, and Free Trade Sectors).” JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik).
Aspinall, Edward., dan Greg Fealy. Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation (Singapore: ISEAS. 2003).
Aspinall, Edward., dan Mada Sukmajati. eds. Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism (Singapore: NUS Press. 2016).
Asshiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 Pasca Amandemen (Jakarta: Konstitusi Press. 2011).
_________. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press. 2005).
Badan Pemeriksa Keuangan RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 (Jakarta: BPK RI. 2023).
Bahl, Roy., dan Richard Bird. “Decentralization and Local Finance in Developing Countries.” Public Administration Review 68. no. 3 (2008): 402-403.
Bhattacharyya, Harihar. Federalism in Asia: India, Pakistan and Malaysia (London: Routledge. 2010).
Bird, Richard M., dan Francois Vaillancourt. eds. Fiscal Decentralization in Developing Countries (Cambridge: Cambridge University Press. 1998).
Bovens, Mark. “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework.” European Law Journal 13. no. 4 (2007): 447-468.
_________., Robert Goodin., dan Thomas Schillemans. eds. The Oxford Handbook of Public Accountability (Oxford: Oxford University Press. 2014).
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia. 2010).
Buehler, Michael. The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press. 2016).
Cheema, G. Shabbir., dan Dennis Rondinelli. “From Government Decentralization to Decentralized Governance.” Governance 15. no. 1 (2002): 6-7.
Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2006).
_________. Reformasi Birokrasi Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2015).
Fatmawati, Nur Ika. “Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia.” Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 10. no. 3 (2023).
Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (London: Routledge. 2013).
Hayati, Rahmi., dan Muhammad Noor Ifansyah. “Asymmetric Decentralization Practices in Indonesia.” PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis 3. no. 2 (2024).
Herdanareswari, Intan. “Desentralisasi Asimetris Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Daerah Otonomi Khusus Papua.” Jurnal Yustika 27. no. 1 (2024).
Horowitz, Donald L. Constitutional Change and Democracy in Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press. 2013).
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius. 2007).
Kementerian Dalam Negeri. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2022 (Jakarta: Kemendagri. 2023).
Kooiman, Jan. Governing as Governance (London: Sage Publications. 2003).
Lev, Daniel S. “Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat.” Law & Society Review 13. no. 1 (1978): 39-41.
Manor, James. The Political Economy of Democratic Decentralization (Washington, DC: World Bank. 1999).
Masduki, Teten. “Political Patronage and Legislative Oversight in Indonesian Local Government.” Journal of Contemporary Asia 48. no. 4 (2018): 597-602.
Mawhood, Philip. Local Government in the Third World: The Experience of Tropical Africa (Chichester: Wiley. 1983).
MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers. 2010).
Mietzner, Marcus. Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (Honolulu: University of Hawaii Press. 2013).
Novemyanto, Alfin Dwi. “Building Equitable Decentralization in Central Papua through Reformulation of Food Security Governance Based on the Prevalence of Insufficient Consumption.” NEGREI: Academic Journal of Law and Governance (2024).
Nurfurqon, Ardika. “Politik Hukum Otonomi Daerah: Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia.” Khazanah Hukum 2. no. 2 (2024): 73-81.
Peters, B. Guy., dan Jon Pierre. Governance, Politics and the State (London: Palgrave Macmillan. 2004).
Rasyid, Ryaas. “Desentralisasi dalam Perspektif Negara Kesatuan.” Jurnal Ilmu Pemerintahan 12. no. 1 (2006): 15-28.
_________. “Makna Desentralisasi dalam Konteks NKRI.” Jurnal Ilmu Pemerintahan 13. no. 2 (2007): 14-25.
Setyaningrum, Arie. “Centralization Reforms under the Omnibus Law in Indonesia.” Asia Pacific Journal of Public Administration 44. no. 2 (2022): 123-140.
Soebagjo, Natalia., dan Adrianus Meliala. “Local Regulations and Governance Performance.” Journal of Southeast Asian Studies 47. no. 3 (2016): 412-415.
Stephenson, Matthew C. “Corruption in Subnational Governance.” Annual Review of Law and Social Science 14 (2018): 131-149.
Suharno. “Aceh’s Special Autonomy in the Perspective of Asymmetric Decentralization Policies.” Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 18. no. 2 (2023).
Susanti, Bivitri. “Peran Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan.” Jurnal Hukum & Pembangunan 40. no. 4 (2010): 431-450.
_________. “The Constitutional Guarantee of Regional Autonomy in Indonesia.” Indonesia Law Review 5. no. 2 (2015): 180-182.
UNDP. Governance for Sustainable Human Development (New York: UNDP. 1997).
