HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Alie Abidin

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penulis

Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Kata Kunci:

HUKUM, ADMINISTRASI NEGARA

Sinopsis

Buku Hukum Administrasi Negara ini membahas secara komprehensif konsep, prinsip, serta praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Pada bagian awal, buku ini menguraikan pengertian administrasi negara dan hukum administrasi negara, termasuk sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pembentukannya, baik sumber hukum formil maupun materiil. Selain itu, dijelaskan pula berbagai asas dalam hukum administrasi negara yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, buku ini membahas ruang lingkup, subjek, serta sistem administrasi negara di Indonesia, termasuk berbagai bentuk tindakan pemerintahan seperti keputusan, peraturan, dan perbuatan pemerintah dalam menjalankan fungsi publik. Pembahasan juga mencakup berbagai instrumen administratif seperti izin, lisensi, konsesi, dan dispensasi yang digunakan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, dijelaskan pula hubungan hukum administrasi negara dengan cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, serta ilmu administrasi negara.
Pada bagian akhir, buku ini mengkaji berbagai bidang penting dalam praktik administrasi pemerintahan, seperti peradilan tata usaha negara, pemberantasan korupsi, hukum kepegawaian, hukum keuangan negara, serta hukum pajak. Melalui pembahasan tersebut, buku ini memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah, tanggung jawab aparatur negara, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya negara. Dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi dalam memahami dinamika hukum administrasi negara di Indonesia.

Bab

PRAKATA
UCAPAN TERIMAKASIH
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1. ADMINISTRASI DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
BAB 2. RUANG LINGKUP, SUMBER DAN SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
BAB 3. KEPUTUSAN, PERATURAN DAN PERBUATAN PEMERINTAH
BAB 4. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU-ILMU LAINNYA
BAB 5. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BAB 6. HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
BAB 7. HUKUM KEPEGAWAIAN
BAB 8. HUKUM KEUANGAN NEGARA
BAB 9. HUKUM PAJAK
BAB 10. HUKUM AGRARIA
DAFTAR PUSTAKA
PROFIL PENULIS

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Dr. Alie Zainal Abidin, S.H., M.Kn, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

DATA PRIBADI

Nama lengkap : Alie Zainal Abidin

Alamat : Jalan Kedawung No. 30 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Tempat, tanggal lahir : Malang, 1 April 1989

Jenis kelamin : Pria

Agama : Islam

Tinggi badan : 174 cin

Berat badan : 76 kg

Telepon : 081216000072

E-mail : [email protected]

DATA PENDIDIKAN

· MIN 1 MALANG (1995-2001)

· SMPN 1 MALANG (2001-2004)

· SMAN 7 MALANG (2004-2007)

· S-1 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (2007-2012)

· S-2 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (2012-2014)

· S-3 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (2020-2023)

PENGALAMAN KERJA

· (Oktober 2014-Juni 2019) Bekerja sebagai Staff Ahli Anggota DPR-RI

· (November 2016 - Sekarang) Bekerja sebagai Notaris di Kota Malang

· (November 2017 Sekarang) Bekerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Malang

· (September 2018-Sekarang) Bekerja sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

· Delegasi Indonesia dalam "ASIA-AFRICA YOUTH FORUM 2010" di Bandung (Agustus 2010)

· Kepala Progam Studi S-1 Administrasi Publik Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang (November 2023 - Sekarang)

· Dewan Penasihat DPP Gerrindo (Dewan Pimpinan Pusat Gerbang Rakyat Indonesia) (Januari 2024-Sekarang)

· Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Asosiasi Futsal kota Malang (April 2024 - Sekarang)

· Sekretaris Umum dan Ketua Bidang Hukum Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Kota Malang (Januari 2026 sekarang)

· Anggota Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perundang-Undangan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang Raya (Maret 2024-Sekarang)

· Anggota Bidang Hubungan Kelembagaan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) (Agustus 2025-Sekarang)

Malang, 06 Maret 2026

Alie Zainal Abidin

Referensi

Erisamdy Prayatna. (2022, Maret). Subyek Hukum Administrasi Negara. Diakses 10 Februari 2026, dari https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/subyek-hukum-administrasi-negara. html

Fitriani, P. A. (2022, 9 Maret). Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI. Diakses 11 Februari 2026 dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indon esia

Hadjon, Philipus M, dkk.(1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hermaya, A. S. (2025, 29 September). Memahami Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Hukumku.id. Diakses 10 Februari 2026 dari https://www.hukumku.id/post/ memahami-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-re latif/

Hukumonline. (2025, 30 Agustus). Mengenal 7 Asas Umum Penyelenggara Negara. Diakses 10 Februari 2026 dari https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-umum-penyelenggara-negara-lt68b2 8b549a313/

Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. (2019). Hukum Administrasi Negara. Malang: Setara Press. Ismail, I. (2023, 14 November). Pengertian Hukum Pajak, Sejarah, Fungsi, dan Jenisnya. Accurate.id. Diakses 11 Februari 2026 dari https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-hukum-pajak/

Ismail, I. (2025, 11 Februari). Wajib Pajak Badan: Pengertian dan Cara Mendaftarnya. Accurate.id. Diakses 11 Februari 2026 dari https://accurate.id/ekonomi-keuangan/wajib-pajak-badan/

Marbun, SF & MD, Moh. Mahfud. (2006). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Munawaroh, N. (2022, 21 Desember). Arti Asas Ius Curia Novit. Hukumonline. Diakses 10 Februari 2026 dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/

Oktavira, B. A. (2022, 17 Maret). Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya. Hukumonline. Diakses 10 Februari 2026 dari https://www.hukumonline.com/ klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/

Puspitoaji, Aprilia A. (2022, 29 Agustus). Wajib Pungut Pajak Itu Bernama Bendahara. Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI. Diakses 11 Februari 2026 dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/wajib-pungut-pajak-itu-bernama-bendahara

Ramdani, Ahdan. (2023). Definisi Hukum Agraria. Diakses pada 23 November 2025, dari https://www.lawyer-ahdanramdani.com/definisi-hukum-agraria/

Sanjaya, Suyono., & Yuniar Rahmatiar. (2024). Dasar-Dasar Hukum Agraria. Yogyakarta: K-Media.

Saputro, J. S. (2024, 10 Desember). Korupsi menghancurkan Harapan Kita Bersama. DJKN Kemenkeu. Diakses 10 Februari 2026 dari https://www.djkn.kemenkeu. go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17406/Korupsi-

Wahyu hidayat. (2021, 7 Oktober). Sumber dan Dasar Hukum Agraria. [Video]. Diakses pada 23 November 2025 dari https://youtu.be/RoVhN7zamjc?si=KrR5e3nLonQU3ftz

Yasin, M. (2018, 4 Februari). Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Hukumonline. Diakses 10 Februari 2026 dari https://www.hukumonline.com/ berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/