HUKUM AGRARIA INDONESIA

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn. Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

HUKUM AGRARIA INDONESIA

Authors

Meysita Arum Nugroho, S.H., M.Kn. Dr. Amsori, S.H., M.H., S.M., M.M.

Keywords:

HUKUM AGRARIA, AGRARIA INDONESIA, HUKUM

Synopsis

Buku Hukum Agraria Indonesia menyajikan uraian sistematis mengenai asas, norma, dan kerangka hukum yang mengatur pen-guasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di In-donesia. Berlandaskan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 beserta peraturan turunannya, buku ini membahas fondasi konseptual hukum agraria nasional, mulai dari definisi dan ruang lingkup agraria, kedudukan negara sebagai pemegang hak menguasai, hingga prinsip-prinsip dasar seperti asas nasionalitas, unifikasi hukum, dan fungsi sosial hak atas tanah.

Penulis memberikan analisis mendalam mengenai berbagai jenis hak atas tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna. Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan termasuk karakter yuridis, mekanisme pemberian, peralihan, pembebanan, dan penghapusannya. Pembahasan diperluas pada struktur kelembagaan pertanahan, perencanaan tata ruang, serta instrumen administrasi pertanahan seperti pendaftaran tanah, sertifikasi, dan sistem informasi pertanahan.

Selain aspek normatif, buku ini menyoroti tantangan kontemporer dalam praktik agraria, termasuk konflik pertanahan, pengakuan hak masyarakat adat, reforma agraria, serta perkembangan. kebijakan dan regulasi terbaru. Analisis tersebut didukung oleh contoh kasus dan referensi yurisprudensi, sehingga memperkuat relevansi akademis dan praktisnya.

Dengan pendekatan integratif antara teori, peraturan perundang-undangan, dan realitas empiris, Hukum Agraria Indonesia menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, peneliti, praktisi hukum, aparatur pemerintah, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami sistem hukum agraria nasional secara komprehensif dan berkeadilan

Chapters

DAFTAR ISI
BAGIAN 1
BAGIAN 2 JENIS-JENIS HAK ATAS TANAH
BAGIAN 3 ADMINISTRASI DAN PENJAMINAN HAK ATAS TANAH
BAGIAN 4 PENGENDALIAN, PEMANFAATAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
GLOSARIUM
DAFTAR PUSTAKA

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

A.P. Parlindungan. (2014). Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria. Mandar Maju.

Adrian Sutedi. (2012). Hukum Hak Tanggungan. Sinar Grafika.

Adrian Sutedi. (2018). Hukum Penerbangan: Analisis dan Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Sinar Grafika.

Bachriadi, D. (2017). Struktur Agraria dan Perkembangan Masyarakat Pedesaan. Bina Desa.

Boedi Harsono. (2016). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan.

Mahfud MD, M. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

Maria S.W. Sumardjono. (2017). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Penerbit Buku Kompas.

Oloan Sitorus. (2012). Hukum Agraria di Indonesia: Konsep Dasar dan Isu-Isu Strategis. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Soerojo Wignjodipoero. (2015). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Gunung Agung.

Sri-Edi Swasono. (2015). Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Agraria. Pusat Studi Pembangunan.

Urip Santoso. (2015). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Kencana.

Jurnal Ilmiah

Aisyah, N. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia dalam Perkawinan Campuran. Jurnal Hukum Kenotariatan, 5(1), 112-128. https://doi.org/10.33508/jhk.v5i1.2345

Putra, D. A., & Aditya, Z. F. (2021). Aspek hukum pidana dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 285-301.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Hindia Belanda. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).

Pemerintah Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Lembaran Negara RI Tahun 1960, No. 2.

Pemerintah Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960, No. 104.

Pemerintah Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lembaran Negara RI Tahun 1960, No. 174.

Pemerintah Indonesia. (1963). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1963, No. 61.

Pemerintah Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1996, No. 42.

Pemerintah Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 59.

Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 167.

Pemerintah Indonesia. (2001). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pemerintah Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 45.

Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 68.

Pemerintah Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 112.

Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 22.

Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 120.

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 541.

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 172.

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Berita Negara RI Tahun 2021, No. 154.

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No. 28.

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No. 30.

Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2023, No. 41.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.