Birokrasi, Kok Ribet Sih? Cara Simpel Memahami Sistem Pemerintahan

Perdhana Ari Sudewo; Rahmad Budiaji

Authors

Perdhana Ari Sudewo

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Rahmad Budiaji

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Keywords:

Birokrasi, Sistem Pemerintahan

Synopsis

Kamu pernah gak…

Bingung ngurus KTP online? Kesel karena diminta fotokopi 4 rangkap saat ke kantor pemerintah? Atau kerja di instansi pemerintah tapi tiap hari ngerasa kayak robot disposisi? Kalau jawabannya iya semua, berarti buku ini ditulis buat kamu.

Tapi tenang, buku ini gak akan nyuruh kamu hafalin pasal. Gak akan ngajarin teori yang bikin ngantuk. Dan gak akan sok serius kayak naskah pidato kenegaraan.

Sebaliknya…
Buku ini ngajak kamu ngobrol santai soal birokrasi, kenapa sering dianggap lambat. Siapa aja yang main di dalamnya. Kenapa banyak aplikasi tapi tetap ribet. Sampai kenapa ASN sering dibilang makan gaji buta (padahal gak selalu begitu).

Disampaikan dengan cerita-cerita lucu, analogi sederhana yang sering kita temua sehari-hari, dan bahasa yang bisa dimengerti ibu rumah tangga, mahasiswa, tukang cilok, sampai kepala dinas. Buku ini ngajak kamu buat memahami birokrasi pakai logika manusia, bukan logika alien. Dan yang paling penting, buku ini bukan cuma ngajarin, tapi juga ngajak kamu ikut jadi bagian dari perubahan kecil.

Karena kalau birokrasi itu kayak labirin, bukankah lebih baik kita jadi penunjuk arah, bukan malah nambah belokan baru?

Buku ini cocok buat:

✅ Masyarakat umum

✅ Mahasiswa (yang suka mikir tapi males baca tebal)

✅ ASN yang pengen tetap waras

✅ Pemimpin yang mau paham sistem dengan cara manusiawi

Akhir kata, baca buku ini gak bikin kamu jadi profesor birokrasi. Tapi bisa bikin kamu bilang, “Oalah… ternyata birokrasi itu gak harus ribet.”

Chapters

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAGIAN 01 DASAR DULU NIH, NGERTI APA ITU BIROKRASI
BAGIAN 02 MENGGERAKKAN MESIN BIROKRASI TANPA RIBET
BAGIAN 03 MANUSIA DI DALAM MESIN BIROKRASI
BAGIAN 04 MENYATUKAN SEMUA, BIAR TIDAK NGACO
BAGIAN 05 PENUTUP: KAMU BISA IKUT BIKIN BIROKRASI LEBIH SEDERHANA
REFERENSI
TENTANG PENULIS

Author Biographies

Perdhana Ari Sudewo, Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perdhana Ari Sudewo, lahir di Sukoharjo. Pendidikan tingkat dasar hingga menengah dan atas ditempuh di Sukoharjo. Melanjutkan pendidikan program Sarjana (S1) Psikologi di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, sedangkan pendidikan program Magister (S2) diselesaikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada program Magister Administrasi Bisnis. Menganggap dirinya sebagai Pemulung Ilmu yang menyukai membaca, dilanjutkan dengan menulis artikel dan juga jurnal ilmiah terkait dengan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga tentang refleksi diri. Beberapa tulisan populernya juga dapat dibaca di blog online, maupun media masa online di internet. Saat ini telah menulis buku Membedah Ketidaksadaran Birokrasi (2025) dan SDM Pengawasan Obat dan Makanan 2045 (2025). Belajar dan bertumbuh merupakan prinsip hidupnya, selain juga berkontribusi untuk kebaikan sesama. Saat ini berkarier sebagai birokrat, tepatnya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Pengembangan SDM di Badan Pengawas Obat dan Makanan sejak tahun 2009. Untuk menghubungi atau berkorespondensi dapat melalui email [email protected] atau sosial media Instagram dengan akun @perdhana.ari

Rahmad Budiaji, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Rahmad Budiaji, lahir di Pati (1970). Pendidikan tingkat dasar hingga menengah dan atas ditempuh di Pati (1977-1989). Melanjutkan pendidikan program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1989), sedangkan pendidikan program Magister (S2) diselesaikan di Universitas Indonesia (UI) pada program Magister Ilmu Politik (1997), saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Terapan (S3) Administrasi Pembangunan Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “STIA LAN” Jakarta. Di usia yang tidak bisa lagi dibilang muda, penulis masih antusias untuk belajar dan berbagi ilmu. Penulis percaya bahwa ilmu adalah mahkota kejayaan, setiap tempat adalah kelas dan setiap orang adalah guru. Sejak 1996 berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan pengalaman jabatan funsional peneliti hingga 2006, kemudian beralih karir dengan menduduki berbagai jabatan struktural. Pengalaman jabatan struktural bidang manajemen SDM dan organisasi dilalui dari 2016 sampai dengan 2022, yang masih membekas dan tidak dilupakan hingga saat ini. Saat ini juga masih menjabat sebagai salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menghubungi atau berkorespondensi dapat melalui email [email protected] atau sosial media Instagram dengan akun @rbudiaji.

References

APEC Human Resource Development Working Group. (2017). Data Science and Analytics Skills Shortage: Equipping the APEC Workforce with the Competencies Demanded by Employers.

Badan Kepegawaian Negara. (2024). Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II 2023. Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Desouza, K. C., & Picavet, M. E. B. (2024). Realising Trustworthy and Inclusive Artificial Intelligence for Indonesia.

Ibad, S., & Ulum, M. C. (2023). Inovasi pelayanan publik. Intrans Publishing.

Insights, O. (2023). Government AI Readiness Index 2023.

Jung, C. G. (1969). the Archetypes and The Collective Unconscious (Second Edi). Princeton University Press.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerin.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2023a). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2023b). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2023c). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2024). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pem.

Lusiawati, I. (2019). Memahami Birokrat sebagai Pelayan Publik dalam Tinjauan Komunikasi Organisasi. Jurnal Komunikasi Dan Bisnis, 7(2), 1–7.

Martinus, M., & Seth, F. N. (2023). Current Key Drivers of ASEAN Integration: Digital Skills and Mobilities.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (No. 81).

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsiektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Presiden Republik Indonesia. (2014). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. Jurnal Studi Komunikasi, 4(2), 467–484.

Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya. Alfabeta.

Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Deepublish.

Situmorang, C. H. (2019). Studi Analisis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi. Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(2), 317–336.

Sopyan, A. (2025). AI Governance in the Indonesian Public Sector: Risks, Scenarios, and Policy Recommendations. https://figshare.com/articles/journal_contribution/AI_Governance_in_the_Indonesian_Public_Sector_Risks_Scenarios_and_Policy_Recommendations/29235017?file=55108106

The SMERU Research Institute GIZ dan Blavatnik School of Government University of Oxford. (2024). Laporan Penelitian SMERU No. 2/2024. Analisis Pengembangan Keterampilan Digital di Sektor Publik Indonesia.

The Worl Bank. (2020). Indonesia, Systematic Country Diagnostic Update.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

UNESCO. (2022). Indoensia, Laporan Penilaian Kesiapan (Readiness Assessment) Kecerdasan Artifisial (AI).

World Economic Forum. (2025). The Future of Jobs in South-Eastern Asia: tech skills rising | World Economic Forum. https://www.weforum.org/stories/2025/05/the-future-of-jobs-in-south-eastern-asia-upskilling-dominates-as-technology-and-geoeconomic-uncertainty-change-talent-landscape/

Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 17(2), 410–418.

Sumber Referensi Internet:

https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--transformasi-birokrasi-formalitas-menuju-birokrasi-berdampak

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/komitmen-hingga-pola-pikir-penyebab-belum-optimalnya-reformasi-birokrasi

https://www.krjogja.com/solo/1242452794/-ombudsman-ri-masyarakat-jangan-abai-awasi-pelayanan-publik

https://ombudsman.go.id/news/r/buruk-pelayanan-pemda-paling-banyak-dikeluhkan-ke-ombudsman

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/473601/pemerintah-dinilai-abai-dengan-aspirasi-masyarakat-papua-dalam-revisi-uu-otsus#goog_rewarded