NEGARA DAN HAK ATAS PANGAN: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN PANGAN DI INDONESIA
Keywords:
NEGARA, HAK, PANGANSynopsis
Buku berjudul NEGARA DAN HAK ATAS PANGAN: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN PANGAN DI INDONESIA ini merupakan hasil kajian hukum dan kebijakan publik yang menelaah secara komprehensif bagaimana negara, melalui perangkat kelembagaan dan regulasi, melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin hak atas pangan bagi seluruh warga negara, khususnya di wilayah Provinsi Banten.
Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar manusia yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan hidup dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, pemenuhan hak atas pangan memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan ekologis yang saling berkelindan. Oleh karena itu, negara memikul tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan turunannya, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Provinsi Banten dipilih sebagai fokus kajian karena wilayah ini menghadirkan potret khas tentang tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan sistem pangan daerah. Sebagai daerah yang secara geografis strategis dan secara ekonomi dinamis, Banten dihadapkan pada dualitas, di satu sisi merupakan kawasan industri dan urbanisasi yang pesat, namun di sisi lain masih memiliki basis agraris yang menjadi tumpuan ketahanan pangan lokal.
Melalui buku ini, penulis berupaya memotret pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pangan di tingkat daerah dengan menelusuri berbagai instrumen hukum dan kebijakan, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, hingga kebijakan kelembagaan yang lebih mutakhir seperti Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah. Di tingkat daerah, kebijakan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang menjadi wujud konkret komitmen Banten dalam mewujudkan hak atas pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Chapters
-
KATA PENGANTAR
-
DAFTAR ISI
-
BAB 01 PENDAHULUAN
-
BAB 02 DASAR PEMIKIRAN DAN KONSEP HAK ATAS PANGAN
-
BAB 03 KERANGKA HUKUM PENYELENGGARAAN PANGAN
-
BAB 04 IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PANGAN DI INDONESIA
-
BAB 05 PENUTUP
-
BAB 05 PENUTUP
-
DAFTAR PUSTAKA
-
PROFIL PENULIS
Downloads
References
Buku:
Adam, Lukman, dan Achmad Suryana. Pengembangan Sistem Pangan Melalui Penguatan Badan Pangan Nasional.Jakarta: Kajian, 2023.
Afidah, Shofiyatul, dkk. Daya Tampung Beban Pencemaran Sebagai Dasar Pengelolaan Lingkungan Sungai Ciujung, Provinsi Banten. 2021.
Al Arifa, Nur Saudah, dan M Hidayatul Mustofa. Lima pilar kedaulatan pangan Nusantara. Ugm Press, 2018.
Andini, Ayunda Puti, dkk. Strategi Pengelolaan Kualitas Air Sungai Ciujung Berdasarkan Daya Tampung Beban Pencemaran dengan Metode Qual2kw. Sekolah Pascasarjana, 2017.
Ariani, SE. “distribusi pendapatan.” Pengantar ilmu ekonomi, CV. Intelektual Manifes Media, 2023, 59.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: MK RI, 2006.
Bhakti, Indira Swasti Gama. Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi. 2025.
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020–2024. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020.
Badan Pangan Nasional (Bapanas). Laporan Tahunan Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Jakarta: Bapanas, 2024.
———. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024. Jakarta: Bapanas, 2023.
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Provinsi Banten dalam Angka 2023. Serang: BPS, 2023.
———. Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Provinsi Banten 2023 (Hasil Susenas Maret 2023). Serang: BPS Provinsi Banten, 2024.
Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Prenada Media, 2023.
Fairbairn, Madeleine. Framing resistance: International food regimes and the roots of food sovereignty. 2008.
Hadinatha, Miftah Faried. Pemerintah Pusat dan Daerah: Pengadopsian Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi yang Desentralistik. Prenada Media, 2025.
Hamidah Retno Wardani, Ns., dkk. Kebutuhan Dasar Manusia. Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023.
Haris, Syamsuddin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Heri Napitupulu. Sekuritisasi Pangan di Indonesia. Tohar Media, 2024.
Ikrar, Taruna. Harmoni Keamanan & Inovasi: Visi Strategis BPOM Menuju Indonesia Emas 2045. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Ir Gatot MS, DAA. Lahan dan kedaulatan pangan. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
Ismoyo, Jarot Digdo, dkk. Teori Negara Hukum Modern. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025
Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. London: Routledge, 2017.
Kent, George. Freedom from Want: The Human Right to Adequate Food. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2005.
McMichael, Philip. Rezim Pangan dan Masalah Agraria. INSISTPress, 2020.
Mudaris, Mochammad Rizaldi. Kewenangan dinas ketahanan pangan dalam mewujudkan pangan lokal sesuai potensi dan kearifan lokal sebagai pemenuhan konsumsi pangan di provinsi banten berdasarkan peraturan daerah provinsi banten nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pangan. Universitas sultan ageng tirtayasa, 2023.
Ni’matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2019.
———. Negara Kesatuan dalam Wacana Teoritis. Bandung: Nusamedia, 2021.
Nurhayati, Nurhayati, dkk. Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025.
Novita, Asti Amelia, dkk. Governance for Sustainable Development. Jakarta: Selaras Media Kreasindo, 2025.
Pareke, JT, dan MH Sh. Penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia (melalui pendekatan trinity protection of sustainability concept). Zifatama Jawara, 2020.
Philipus, M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Ruhiyat, Sandy Gustiawan, dkk. Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja. Deepublish, 2022.
Safa’at, Rachmat. Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan. Universitas Brawijaya Press, 2013.
Soedarto, Teguh, dan Rojaunnajah Kartika Ainiyah. Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
Syamsuddin Haris. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Waldo, Dwight. The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration. London: Routledge, 2017.
Widowati, Sri, dan Rizki Amalia Nurfitriani. Diversifikasi pangan lokal untuk ketahanan pangan: perspektif ekonomi, sosial, dan budaya. Penerbit BRIN, 2023.
Yunus, Mukhlis, Said Mulyadi, dan Cut Huzaimah. Efisien Pemasaran dan Ketahanan Pangan. Syiah Kuala University Press, 2022.
Jurnal:
Adam, Lukman, dan Achmad Suryana. “Pengembangan sistem pangan melalui penguatan badan pangan nasional.” Kajian 26, no. 1 (2023): 1–20.
Ahmad Saifulloh, Putra Perdana. “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945.” Jurnal HAM 12, no. 2 (2021): 227.
Azhar, Mesy Azmiza. “Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sistem Desentralisasi.” Lex Renaissance 7, no. 3 (2022): 648–60.
Budiman, Lalu, dan Dedi Suhendi. “Resiliensi penguatan ketahanan pangan daerah di Indonesia.” Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium 1, no. 2 (2024): 63–71.
Byaruhanga, Ronald, dan Ellinor Isgren. “Rethinking the alternatives: food sovereignty as a prerequisite for sustainable food security.” Food ethics 8, no. 2 (2023): 16.
Caldwell, Peter C. Democracy, capitalism, and the welfare state: debating social order in postwar West Germany, 1949-1989. Oxford University Press, 2019.
Calloway, Eric E., dkk. “New Measures to Assess the ‘Other’ Three Pillars of Food Security Availability, Utilization, and Stability.” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 20, no. 1 (2023): 51.
Constantine, Jennifer, dan Mariana Santarelli. Brazil’s Policies to Guarantee Food Rights. The Institute of Development Studies and Partner Organisations, 2017.
Dewi Mulyawati, S. “Scoping Review: Manfaat Penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam Meningkatkan Keamanan dan Mutu Produk Makanan.” Journal Occupational Health Hygiene and Safety 2, no. 2 (2024): 250–64.
Fauzi, Nurmiftah, dan Titi Stiawati. “Inovasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam Peningkatan Ketahanan Pangan.” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 15, no. 1 (2024): 52–70.
Golay, Christophe, dan Adriana Bessa. The Right to Seeds in Europe. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2018.
Hadiprayitno, Irene I. “Food Security and Human Rights in Indonesia.” Development in Practice 20, no. 1 (2010): 122–30.
Hertel, Shareen. “Hungry for Justice: Social Mobilization on the Right to Food in India.” Development and Change 46, no. 1 (2015): 72–94.
Hosein, Zainal Arifin. “Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23, no. 3 (2016): 503–28.
Jati, Kumara. “An association between food policy and rice food balance sheet.” 119 (2024): 02001.
Luhulima, Yusran Baginda, dkk. “Konsep Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pada Masa Pandemi Covid-19.” Pattimura Legal Journal 2, no. 1 (2023): 1–12.
Mamoriska, Sonya. “Reposisi BULOG dalam Rencana Pembentukan Badan Pangan Nasional.” Jurnal Pangan 29, no. 3 (2020): 221–42.
Martinez, Marian Garcia, dkk. “Co-Regulation as a Possible Model for Food Safety Governance.” Food Policy 32, no. 3 (2007): 299–314.
Mawuntu, J. Ronald. “Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Hukum UNSRAT 20, no. 3 (2012): 11–21.
McAuliffe, Pádraig. “Theories of State Development at the Dawn of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.” Journal of the History of International Law / Revue d’histoire du droit international 1, no. aop (2025): 1–41.
Minogue, Martin. “Governance–Based Analysis of Regulation.” Annals of Public and Cooperative Economics 73, no. 4 (2002): 649–66.
Nyikahadzoi, Kefasi, dkk. “Creating Food Self-Reliance among the Smallholder Farmers of Eastern Zimbabwe: Exploring the Role of Integrated Agricultural Research for Development.” Food Security 4, no. 4 (2012): 647–56.
Rachmat Safa’at. Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
Syarifuddin, Ateng. “Selayang Pandang tentang Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II.” Dalam Tiga Puluh Tahun Fakultas Hukum UNPAR, 1988.
Saragih, Juli Panglima. “Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan.” Jurnal Pangan 26, no. 1 (2017): 57–80.
Sibuea, Hotma P., dkk. “Paradigma Kedaulatan Pangan sebagai Landasan Penanggulangan Krisis Pangan Global dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan.” Krtha Bhayangkara 16, no. 2 (2022).
Simandjuntak, Reynold. “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 7, no. 1 (2015): 57–67.
SINAGA, SRI WAHYUNI. “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarwilayah di Indonesia.” Circle Archive 1, no. 7 (2025).
Sodiq, Edi Mulyadi Zafar, dan Eki Furqon. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan di Provinsi Banten.” Gorontalo Law Review 5, no. 2 (2022): 443–58.
Usman, Anwar. “The role of Indonesian Constitutional Court in strengthening welfare state and the rule of law.” Lex Publica 7, no. 1 (2020): 11–27.
Wijaya, David Doresta, dan Nurul Mubin. “Teori Kedaulatan Negara.” WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 2, no. 4 (2024): 114–21.
Wardhana, Tri Aji Nur Dewa Kusuma, dkk. “Peran Negara dalam Menjamin Hak Bebas dari Kelaparan.” IBLAM Law Review 2, no. 2 (2022): 98–107.
Wardhana, Tri Aji Nur Dewa Kusuma. “Peranan Negara dalam Menjamin Hak Bebas dari Kelaparan dalam Perspektif Konvensi Ekosob,” 1 (2021): 63–73.
Zazili, Ahmad, dan Mochammad Bakri. “Construction of Food Law Based on Rights Approach to Realize the Right to Food.” Technium Soc. Sci. J. 30 (2022): 292.
Internet:
Antara Banten. “Alih Fungsi Lahan Pertanian di Banten Selama 2018–2019 Capai 3,8 Ribu Hektare.” 14 Agustus 2021. Diakses 10 Oktober 2025. https://banten.antaranews. com/berita/59832/alih-fungsi-lahan-pertanian-di-banten-selama-2018-2019-capai-38-ribu-hektare.
BMKG Provinsi Banten. “Analisis Hujan Bulanan Oktober 2024.” Diakses melalui https://bbmkg2.bmkg.go.id/iklim-ahb/analisis-hujan-bulanan-oktober-2024.
Badan Pangan Nasional. Rencana Aksi Badan Pangan Nasional 2024. Jakarta, 2023.
Badan Pangan Nasional/NFA. “Luncurkan SiPangan Daerah Versi 2, Dorong Integrasi Data Pangan Nasional.” Diakses melalui https://badanpangan.go.id/ blog/post/nfa-luncurkan-sipangan-daerah-versi-2-dorong-integrasi-data-pangan-nasional.
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Provinsi Banten dalam Angka 2023. Diakses dari https://banten.bps.go.id.
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. “Dalam Rangka Gerakan Selamatkan Pangan.” Diakses 12 September 2025. https://lppm.untirta.ac.id/2025/09/12/dalam-rangka-gerakan-selamatkan-pangan-dinas-ketahanan-pangan-provinsi-banten-melaksanakan-penandatanganan-perjanjian-kerjasama/.
Karantina Pertanian. “Talas Beneng Jadi Komoditas Ekspor Unggulan di Banten.” Radar Banten, 25 Mei 2023. https://www.radarbanten.co.id/2023/05/25/talas-beneng-jadi-komoditas-ekspor-unggulan-di-banten-ini-kelebihannya-menurut-karantina-pertanian/.
PT Agrobisnis Banten Mandiri. Profil Perusahaan dan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah. Diakses 18 Oktober 2025.
United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948.
———. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). 1966.
Published
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
