TATA KELOLA HUKUM LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN: Konsep, Dinamika, dan Praktik

Authors

Ahmad Rayhan
University of Darussalam Gontor image/svg+xml
Medina Masri
University of Darussalam Gontor image/svg+xml

Keywords:

tata kelola hukum, lingkungan , wilayah kepulauan

Synopsis

Buku Tata Kelola Hukum Lingkungan di Wilayah Kepulauan: Konsep, Dinamika, dan Praktik membahas secara komprehensif hubungan antara hukum, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan lingkungan di wilayah kepulauan Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian ekosistem laut, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.

Karya ini menguraikan konsep dasar tata kelola hukum lingkungan, asas-asas serta prinsip good environmental governance yang relevan diterapkan di wilayah kepulauan. Penulis menyoroti pentingnya sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, serta hukum adat lokal dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui berbagai studi kasus di Pulau Panjang, Pulau Tunda, dan Pulau Kapota, buku ini memperlihatkan praktik nyata pengelolaan lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

Selain meninjau aspek normatif dan kelembagaan, buku ini juga menyoroti tantangan implementasi hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta urgensi penguatan penegakan hukum lingkungan di kawasan kepulauan. Penulis menawarkan model tata kelola hukum lingkungan yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan ekologis—sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan gaya akademik yang mendalam, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pemerhati lingkungan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan ekosistem kepulauan Indonesia

Chapters

  • KATA PENGANTAR
  • DAFTAR ISI
  • BAB 1 PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS TATA KELOLA HUKUM LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN
  • BAB 2 KONSEP TATA KELOLA HUKUM LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN
  • BAB 3 DASAR HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN
  • BAB 4 PRAKTIK PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN INDONESIA
  • BAB 5 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KAWASAN KEPULAUAN
  • BAB 6 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN
  • BAB 7 PENGAWASAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN
  • BAB 8 STRATEGI KEBERLANJUTAN DAN EDUKASI LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN
  • GLOSARIUM
  • DAFTAR PUSTAKA ISTILAH HUKUM LINGKUNGAN
  • PROFIL PENULIS

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ahmad Rayhan , University of Darussalam Gontor

Ahmad Rayhan merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Darussalam Gontor dengan bidang ilmu Hukum Islam dan melanjutkan studi magister di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan. Dalam dunia akademik, ia aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjabat sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajarana FH Untirta serta Auditor Mutu Internal di lingkungan fakultas.

Selain kiprah akademiknya, Ahmad Rayhan juga aktif dalam berbagai organisasi profesional dan sosial, di antaranya sebagai Ketua Provinsi Banten Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia (APJI) dan Ketua Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat SISI Indonesia. Ia telah memimpin berbagai program pengabdian nasional bertema lingkungan, seperti Bakti Negeri dan Jelajah Bumi Pertiwi, yang melibatkan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Bidang keilmuan yang digeluti meliputi Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, dan Hukum Tata Negara, dengan fokus penelitian pada isu tata kelola lingkungan, hukum pemerintahan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Sejumlah karya ilmiahnya telah dimuat dalam berbagai jurnal nasional dan internasional, antara lain Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Tirtayasa Journal of International Law, dan Nature: Jurnal Lingkungan dan Kelautan Internasional.

Sebagai penulis produktif, ia telah menerbitkan beberapa buku, di antaranya Dari Hukum Adat untuk Pembangunan Hukum Nasional (2023), Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia (2024), serta Praktik Advokasi Hukum (2025). Melalui karya-karyanya, Ahmad Rayhan berkomitmen mengembangkan perspektif hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, terutama dalam konteks wilayah kepulauan dan masyarakat adat.

Medina Masri , University of Darussalam Gontor

Medina Masri merupakan dosen Biologi di Universitas Pamulang, Kampus Serang. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Medan, kemudian melanjutkan studi magister di bidang Biologi pada Universitas Gadjah Mada.

Sebagai akademisi, ia aktif dalam kegiatan pengajaran dan pengembangan materi ilmiah seperti pada pemahaman prinsip-prinsip ekologi serta penerapannya dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Dalam penulisan buku “Tata Kelola Hukum Lingkungan di Wilayah Kepulauan”, Medina berperan dalam penyusunan dan penelaahan aspek ekologis yang menjadi dasar ilmiah bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah kepulauan Indonesia.

References

Arifin, S., Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Fauzi, A. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2019

Hadi, S., Dimensi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.

Harahap, N., Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Era Globalisasi, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2022.

Hardjasoemantri, K., Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Husni, L., Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Marzuki, P. M., Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Nasional, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Munadjat, D., Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Nasution, B. J., Metode Penelitian Ilmu Hukum dan Hukum Lingkungan, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Purnama, D. Ekologi Pesisir Indonesia: Dinamika dan Konservasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021

Rahmadi, T., Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Rangkuti, S. S., Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2016.

Rosyada, D., Pembangunan Berkelanjutan dan Hukum Lingkungan, Kencana, Jakarta, 2018.

Salim, H. S., Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Soemartono, G., Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Sudirman, M., Pengelolaan Lingkungan Hidup: Aspek Hukum dan Kebijakan, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia: Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Instrumen dan Dokumen Internasional

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio Declaration on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Montego Bay, 1982.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), New York, 1992.

Convention on Biological Diversity (CBD), Rio de Janeiro, 1992.

Stockholm Declaration on the Human Environment, 1972.

Kyoto Protocol to the UNFCCC, 1997.

Paris Agreement on Climate Change, 2015.

Agenda 21 on Sustainable Development, United Nations, 1992.

The 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals (SDGs), United Nations, 2015.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Washington, 1973.

UNESCO. (2021). Education for Sustainable Development: A Roadmap. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The ecosystem approach to fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 4, Suppl. 2. Rome: FAO, 2003

McLeod, E., & Salm, R. V. Managing mangroves for resilience to climate change. Gland, Switzerland: IUCN, 2006

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services. Bonn, Germany: IPBES Secretariat, 2019

TATA KELOLA HUKUM LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN: Konsep, Dinamika, dan Praktik

Downloads

PREVIEW
GOOGLE PLAYBOOK

Published

October 31, 2025
Copyright (c) 2025 Ahmad Rayhan , Medina Masri (Author)

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Details about the available publication format: PREVIEW

PREVIEW

ISBN-13 (15)

978-634-202-862-9

Physical Dimensions

How to Cite

TATA KELOLA HUKUM LINGKUNGAN DI WILAYAH KEPULAUAN: Konsep, Dinamika, dan Praktik. (2025). Library Buku Penerbit KBM. https://librarypenerbitkbm.science/index.php/buku/catalog/book/725